Penurunan anggaran lebih dari Rp 321 miliar tersebut membuat banyak desa mulai mengerem pembangunan fisik, memangkas belanja operasional, hingga mengurangi jumlah penerima bantuan langsung tunai (BLT) desa.
Dana Desa Kabupaten Malang Turun Drastis
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Malang Nurcahyo membenarkan adanya penurunan signifikan Dana Desa tahun ini.
Menurut dia, dana yang saat ini dialokasikan masih berupa Dana Desa reguler.
“Yang reguler sudah cair 52 persen. Ada lagi untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), tapi belum cair,” terang Nurcahyo.
Ia menyebut total Dana Desa reguler tahun ini hanya sebesar Rp 138,5 miliar. Angka tersebut jauh di bawah alokasi tahun sebelumnya yang mencapai Rp 460 miliar.
Baca Juga: Dana Desa Menyusut, Kades di Malang Inisiatif Bantu Operasional Koperasi Merah Putih
Mayoritas Desa Hanya Terima Rp 373 Juta
Berdasarkan data yang dihimpun, mayoritas desa di Kabupaten Malang tahun ini menerima alokasi seragam sekitar Rp 373 juta.
Total ada 332 desa yang menerima nominal tersebut. Desa-desa penerima tersebar di hampir seluruh kecamatan, mulai Kasembon hingga Ampelgading.
Kondisi itu berbeda jauh dibanding tahun sebelumnya ketika sebagian besar desa masih menerima Dana Desa di kisaran Rp 1 miliar hingga Rp 2 miliar.
Akibat penurunan tersebut, sejumlah pemerintah desa mulai melakukan penyesuaian program prioritas agar anggaran tetap mencukupi hingga akhir tahun.
Baca Juga: Sisihkan Dana Desa untuk Koperasi Merah Putih di Kabupaten Malang
Desa Suwaru Jadi Penerima Dana Desa Terendah
Desa dengan penerimaan Dana Desa terendah tahun ini adalah Desa Suwaru.
Desa tersebut hanya memperoleh alokasi sekitar Rp 276 juta. Padahal pada tahun sebelumnya Desa Suwaru masih menerima Dana Desa sebesar Rp 760 juta.
Sementara dua desa di Kecamatan Dampit sebelumnya menjadi penerima terbesar.
Yakni Desa Sukodono dan Desa Pamotan yang pada tahun lalu masing-masing memperoleh alokasi hingga Rp 2 miliar.
Baca Juga: Alokasi Dana Desa Turun Rp 71 M Sesuai R-APBN 2026, Pemkab Malang Tunggu Kepastiannya
Pembangunan Fisik hingga BLT Terancam Dikurangi
Turunnya Dana Desa membuat banyak pemerintah desa mulai mengevaluasi ulang penggunaan anggaran.
Program pembangunan fisik yang sebelumnya direncanakan tahun ini terancam ditunda. Selain itu, belanja operasional desa dan jumlah penerima BLT juga mulai disesuaikan.
Pemdes kini menunggu kepastian pencairan anggaran tambahan dari program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang hingga saat ini belum terealisasi.
Jika tambahan anggaran tidak segera turun, sejumlah desa diperkirakan harus kembali memangkas program prioritas agar kondisi keuangan tetap aman hingga akhir tahun.
Editor : Aditya Novrian