
KEPANJEN – Masih banyak warga Bumi Kanjuruhan yang tidak mempunyai asuransi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Dari 2.778.817 penduduk, sekitar 62 ribu jiwa di antaranya tidak menjadi peserta BPJS Kesehatan. Padahal, semua warga miskin sudah masuk Penerima Bantuan Iuran Daerah (PBID)
“Per Mei 2026 lalu, terdapat 2.716.016 orang terdaftar sebagai peserta BPJS kesehatan,” ujar Kepala Kantor BPJS Kesehatan Kabupaten Malang Sigit Novianto kemarin (4/6).
Namun, berdasar data BPJS, terdapat peserta yang tidak aktif. Ketidakaktifan tersebut karena belum membayar iuran maupun sedang dalam verifikasi data.
“Tingkat keaktifan kami 65,38 persen atau 1.816.857 orang,” imbuhnya.
Menanggapi hal tersebut, anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Malang Zulham Akhmad Mubarrok mengatakan, cakupan 97,74 persen sudah bagus. Terlebih dengan kondisi geografis Kabupaten Malang yang luas.
“Kabupaten Malang juga masih ada pelosok-pelosok desa. Jangankan BPJS, KTP saja mungkin belum punya. Terutama yang lansia itu,” terang Zulham.
”Namun, kami tetap mendorong supaya kesehatan mereka tetap dilayani,” tambah politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu
Bagi yang tidak mampu membayar iuran secara mandiri, dia melanjutkan, mereka dapat mengajukan sebagai peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) yang dibiayai APBN. Bisa juga dimasukkan sebagai peserta Pekerja Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja Pemerintah Daerah (PBPU Pemda). Namun, jika kondisi darurat, dapat memanfaatkan fasilitas Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Pemkab Malang.
Layanan tersebut khusus diberikan kepada masyarakat miskin yang kesehatannya tidak dijamin oleh negara. Syaratnya mudah. Mereka hanya perlu menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan kelurahan.



