BATU - Penanganan kemiskinan di Kota Batu masih menyisakan pekerjaan rumah yang cukup besar. Hingga akhir tahun ini, sebanyak 658 rumah tidak layak huni (RTLH) belum tersentuh renovasi meski anggaran terus digelontorkan.
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) sebelumnya menargetkan perbaikan 152 RTLH tahun ini. Total anggaran yang disiapkan mencapai Rp4,5 miliar. Sebelumnya, alokasi awal hanya Rp2 miliar saja.
Namun, ada tambahan Rp1,5 miliar seiring perjalanan program. Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto mengatakan pembiayaan renovasi berasal dari dua sumber yakni APBD dan APBN. Sebagian dana dialokasikan khusus untuk rumah-rumah warga yang terdampak bencana.
Bantuan renovasi tetap menggunakan skema lama yakni Rp30 juta per rumah. Rinciannya Rp25,5 juta untuk material dan Rp4,5 juta untuk ongkos tukang. Pengerjaan dilakukan secara swadaya oleh warga dan pemerintah desa.
Menurut Heli, persoalan RTLH tidak sekadar soal perbaikan bangunan. Namun, juga tantangan struktural berupa keterbatasan lahan dan kenaikan harga tanah yang dipicu geliat pariwisata. Kondisi itu membuat penyediaan rumah layak huni bagi warga prasejahtera menjadi semakin kompleks.
“Pembangunan rumah harus tetap memperhatikan daya dukung lingkungan dan tata ruang kota,” katanya (23/11). Ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan RTLH secara bertahap, sesuai prosedur dan ketersediaan anggaran.
Selain APBD dan APBN, Heli juga mengandalkan sejumlah program dari pemerintah pusat seperti Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dan program nasional 3 juta rumah. “Dengan dukungan itu, kami akan terus mempercepat penanganan RTLH,” imbuhnya.
Meski demikian, dengan beban 658 rumah yang masih antre renovasi, percepatan penanganan RTLH dinilai tetap membutuhkan terobosan kebijakan. Termasuk skema pendanaan alternatif, kolaborasi multipihak, dan pengendalian tata ruang. (ori/dre/adv)
Editor : A. Nugroho