Salah satunya tentang ketergantungan Pemkot Malang terhadap transfer anggaran dari pemerintah pusat. Tahun ini, dari total Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang senilai Rp 2,5 triliun, diketahui bila 72 persennya berasal dari dana transfer pemerintah pusat. Data itu menguatkan anggapan bila keuangan Pemkot Malang masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat.
Terungkapnya data itu bermula dari pertanyaan yang diajukan Wakil Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya M. Taufik. ”Selama ini masih sangat tinggi (ketergantungan dana dari pusat) dan itu semakin lama akan berkurang,” kata Taufik.
Statement itu dibenarkan salah satu calon Sekda Kota Malang yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Dr Handi Priyanto AP MSi. ”Dari 514 kabupaten/kota di Indonesia, hampir seluruhnya masih ketergantungan dengan dana transfer dari pusat, termasuk Kota Malang. APBD Kota Malang Rp 2,5 triliun, PAD (pendapatan asli daerah) kita sekitar Rp 700 miliar, selebihnya mengandalkan dana transfer pusat,” papar Handi.
Dan setiap tahunnya, dia menambahkan, jumlah dana transfer itu makin turun, sementara kebutuhan pembangunan masyarakat makin tinggi. Berdasarkan kondisi itu, dia menyebut bila kunci utama pemkot dalam mengurangi ketergantungan dana dari pemerintah pusat adalah dengan memaksimalkan PAD. ”Sekarang bagaimana inovasi dan kreasi kepala OPD untuk optimalisasi pendapatan di tempatnya masing-masing,” kata dia.
Senada dengannya, calon sekda lainnya yang menjabat sebagai kepala Dinas Tenaga Kerja Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Erik Setyo Santoso ST MT, juga bersepakat bila optimalisasi PAD adalah solusi untuk melepaskan diri dari ketergantungan dana transfer dari pemerintah pusat.
Dia menyebutkan bahwa selama ini mayoritas APBD masih berasal dari dana pusat seperti dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), serta dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT). ”Bagaimana bisa mengurangi (ketergantungan) ini? Yakni dengan meningkatkan kemandirian kota dengan mengoptimalkan PAD,” kata dia.
Calon Sekda Kota Malang lainnya yang menjabat sebagai kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang, Drs Subkhan MAP mengakui bila tiap tahun Pemkot Malang masih kerap kebingungan untuk meningkatkan pendapatan. Di sisi lain, belanja juga terus meningkat. ”Setiap kali pembahasan anggaran, sering kali terbentur dengan pendapatan. Rata-rata kami masih terbantu transfer dari pusat yang cukup tinggi,” kata dia. (rmc/arl/c1/by)
Editor : Ahmad Yani