Nyatanya, banjir masih menjadi langganan ketika musim hujan turun tiap Oktober hingga Maret. Penataan drainase di Kota Malang sempat dipertanyakan DPRD Kota Malang pada 2020. Mereka juga telah mendesak agar pihak eksekutif segera membuat peta drainase pada awal tahun lalu. Namun, saat itu pemkot mengalokasikan anggaran penanganan banjir untuk 2021.
Anggota Komisi C Bidang Pembangunan DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman menduga banjir yang terjadi di Kota Malang disebabkan pendangkalan drainase akibat sedimentasi maupun sampah yang menyumbat. ”Secara logika Kota Malang itu bebas banjir. Tapi terbalik, malah kita kebanjiran tiap hujan turun sangat lebat,” kata Fuad.
Penanganan banjir yang dilakukan Pemkot Malang menurutnya kurang realistis. Sebab program gerakan angkut sampah dan sedimentasi (GASS) belum terbukti nyata. Sedimen dan sampah terlihat setiap hari di gorong-gorong. ”Yang kita tahu, langganan banjir ini harus ada tindak lanjutnya, bukan dibiarkan,” ucapnya.
Peta drainase yang diinginkan Fuad adalah titik-titik pendangkalan dan bahkan ada juga yang sudah tidak berfungsi. Dengan cara itu, solusi untuk mencegah banjir bisa langsung ditemukan. Apalagi ciri khas banjir di Kota Malang adalah genangan. Sehingga tata ruang drainase harus menjadi program utama.
Menanggapi saran tersebut, Wali Kota Malang Sutiaji mengaku sudah memikirkan untuk membuat peta drainase pada 2022. Menurutnya, masukan dari DPRD itu memang belum terpikirkan selama bertahun-tahun. ”Konsep yang sekarang kan irigasi. Kalau saya tinjau, saat ini cenderung mengecil,” katanya.
Realisasi program tersebut akan dilaksanakan dalam bentuk alokasi anggaran untuk Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP). Namun dia belum bersedia menjelaskan secara rinci bentuk program yang diinginkan. Yang jelas, beberapa saluran drainase di Kota Malang perlu tindakan pelebaran. Sebab beberapa dari drainase yang saling tersambung satu sama lain merupakan drainase lama dengan lebar kurang dari satu meter.
Di tempat lain, Kepala DPUPRPKP Kota Malang Diah Ayu Kusumadewi mengatakan, rencana pembuatan masterplan drainase masih menunggu tahun depan. Total anggaran yang disiapkan Rp 2,5 miliar. ”Sebenarnya anggaran itu masih kurang bagi kami. Tapi akan coba dimaksimalkan dulu daripada tidak sama sekali,” ujar Diah.
Proses awal pembuatan masterplan banjir memerlukan survei primer atau pemetaan lokasi drainase secara menyeluruh. Setelah itu bakal diketahui saluran irigasi yang menampung hujan di Kota Malang. Saat ini, panjang drainase existing di Kota Malang mencapai 1.786 kilometer. Namun yang baru tertangani sekitar 1.499 kilometer. ”Bisa dibilang 80 persen, sehingga sisa 287 kilometer saja yang belum tertangani,” imbuh pejabat eselon II-B Pemkot Malang itu.
Pada 2022 mendatang, DPUPRPKP bakal memetakan dua jenis saluran irigasi. Yakni saluran Sengkaling kanan dan saluran Sengkaling kiri. Sengkaling kiri memanjang hingga Plaosan, sementara Sengkaling kanan mengarah ke Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim (Maliki). Karena anggaran terbatas Rp 2,5 miliar, maka pengerjaan masterplan banjir untuk sementara hanya satu sisi.
Perempuan yang juga menjadi Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Malang itu mencatat 10 titik banjir di Kota Malang. Jumlah titik banjir tersebut digunakan sebagai acuan dalam survei primer.
Sepuluh titik banjir di antaranya, Jalan Danau Kerinci, Jalan Mayjen Sungkono Gang VI, Jalan Kiyai Malik Dalam, Jalan Pekalongan Dalam, kawasan Kelurahan Bareng, Jalan Peltu Sujono, kawasan Pasar Gadang, Jalan Arkodion, dan Jalan Taman Siswa.
”Normalisasi beberapa drainase sudah dilakukan, namun memang perlu ditekankan ke masyarakat untuk tidak membuang sampah secara sembarangan,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD Kota Malang Alie Mulyanto mengatakan, sedikitnya ada 18 titik kawasan yang rawan terjadi banjir di Kota Malang. Di antaranya, di Jalan Galunggung, Kawasan Sardo, Jalan Kalpataru, Jalan Lowokwaru, Jalan Ir. Rais, Jalan Bareng Gang 2, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Borobudur, Jalan Kedawung, Jalan Letjen Sutoyo, Jalan Ahmad Yani, Jalan Raden Intan, Jalan Panji Suroso, dan Wilayah Sawojajar.
Beberapa pemicu banjir di Kota Malang adalah tata guna lahan, fungsi drainase dan afur, sungai, perilaku buruk manusia seperti membuang sampah sembarangan dan tingginya curah hujan. Kota malang perlu mengetahui terlebih dulu penyebab utamanya, kemudian merumuskan langkah yang harus dilakukan.
Untuk sementara ini, Alie mengaku pihaknya masih mengandalkan enam Early Warning System (EWS) yang sudah terpasang di beberapa titik di Kota Malang. Yakni, di Jalan Letjen S. Parman, Jalan Ir Rais (Kelurahan Bareng), Jalan Bukit Barisan, Jalan Sudimoro, di wilayah Kelurahan Sawojajar, dan di wilayah Kecamatan Klojen. ”Keenam EWS ini dipastikan masih berfungsi,” terangnya.
Melalui EWS, pihaknya terhubung dengan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops) BPBD Kota Malang. ”Secara otomatis akan memantau kondisi terdampak anomali cuaca di dalam kota,” pungkasnya. (adn/ulf/fat/rmc) Editor : Farik Fajarwati