Contohnya drainase di bawah Jalan Letjen Sutoyo. Dalam kondisi normal, orang bisa berdiri di dalam saluran air yang sangat besar itu. Lantaran pendangkalan yang cukup parah, saluran air itu tak bisa bekerja maksimal. Material yang menyebabkan pendangkalan pun bermacam macam. Ada yang berupa sampah, endapan tanah, bahkan sisa material bangunan bongkaran rumah.
Terjadinya pendangkalan itu juga diakui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang. Bahkan mereka menyebut hampir seluruh saluran drainase sepanjang 1.786 kilometer di kota ini mengalami pendangkalan. Beberapa titik yang kerap mengalami pendangkalan adalah drainase di Jalan S. Parman, Jalan Letjen Sutoyo, dan beberapa daerah lainnya.
”Memang cukup tebal. Program Gerakan Angkut Sampah dan Sedimen (GASS) kami lakukan hampir tiap hari,” kata Kepala DPUPRPKP Kota Malang Diah Ayu Kusumadewi saat dikonfirmasi.
Pendangkalan itu jelas menghambat aliran di dalam drainase. Akibatnya, air naik ke permukaan hingga terjadi genangan. Selain itu, ukuran kedalaman drainase di beberapa titik juga tak sampai satu meter. Ditambah dengan sedimentasi, drainase itu tak lagi mampu menampung air ketika hujan.
Agar tak terjadi banjir, saat ini DPUPRPKP sedang melebarkan saluran drainase di Jalan Letjen Sutoyo. Pelebaran dilakukan lantaran saluran drainase sebelumnya berukuran kurang dari satu meter. Nantinya, DPUPRPKP bakal memasang u-ditch dengan ukuran satu meter. Pelebaran itu diharapkan bisa memecah arus aliran drainase yang kerap meluap di Jalan S. Parman dan menggenang hingga Jalan Letjen Sutoyo.
Anggaran yang disiapkan DPUPRPKP untuk memasang u-ditch sepanjang 300 meter itu Rp 1,2 miliar. Anggaran tersebut diambil dari APBD Kota Malang 2021. Diah menargetkan pengerjaan proyek tersebut selesai pada 28 Desember 2021.
”Nanti kami juga bakal memasang lagi u-ditch, terutama di titik-titik banjir,” ungkap perempuan yang juga menjadi Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Malang tersebut.
Dia juga sudah memetakan titik banjir di Kota Malang. Jumlahnya 10 lokasi. Tersebar di Jalan Danau Kerinci, Jalan Mayjen Sungkono Gang VI, Jalan Kiyai Malik Dalam, Jalan Soekarno Hatta, Jalan Pekalongan Dalam, kawasan Kelurahan Bareng, Jalan Peltu Sujono, kawasan Pasar Gadang, Jalan Arkodion, dan Jalan Taman Siswa.
Terlepas dari membangun fisik penanganan banjir, Diah juga mendorong masyarakat untuk disiplin dalam membuang sampah pada tempatnya. Sebab dalam sejumlah kasus pendangkalan drainase, masih ditemukan sampah plastik maupun sampah lainnya. Paling parah pernah ditemukan sampah kasur di gorong-gorong awal tahun lalu.
Di tempat lain, Wali Kota Malang Sutiaji juga menyebut penanganan banjir di Kota Malang menjadi PR besar. Sebenarnya, ada satu proyek besar yang bisa menjadi solusi penanganan banjir selain masterplan banjir, yakni membangun sudetan di Jalan Soekarno-Hatta (Soehat). Rencana tersebut seharusnya dilakukan tahun ini namun terpaksa batal.
”Batalnya (membangun sudetan) karena Pemprov Jatim me-refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19,” katanya.
Orang nomor satu di Pemkot Malang itu menyebut anggaran membangun sudetan sebesar Rp 124 miliar. Rencananya, sudetan bakal dibangun sepanjang 1,2 kilometer dari Patung Pesawat hingga ke Kedawung. Sebab sudetan itu bakal melancarkan aliran air yang kerap menggenang di Jalan Soekarno Hatta.
Meski batal dibangun, Sutiaji berancang-ancang memasukkan proyek sudetan tersebut dalam peta drainase. Sebab jalur yang dilintasi nantinya terhubung ke saluran drainase perkotaan lainnya. Dia bakal menunggu lagi sejauh mana keseriusan Pemprov Jatim bakal membangun sudetan di sana. ”Komunikasi tetap jalan, berharap dibangun ada tinggal nunggu Pemprov (Jatim) saja,” harap suami Widayati itu.
Sementara itu, anggota Komisi C DPRD Kota Malang Ahmad Fuad Rahman melihat penanganan banjir oleh Pemkot Malang perlu ada akselerasi. Sebelum menunggu masterplan drainase yang dianggarkan tahun depan senilai Rp 2,5 miliar, normalisasi drainase hingga dua bulan ke depan bisa dilakukan. Sebab drainase yang masih layak tak perlu ada pelebaran jika memang pendangkalan karena sedimen lumpur bisa diangkut.
”Dari 1.786 kilometer saluran drainase masih ada 287 kilometer yang tak berfungsi, maka itu juga bisa segera dimaksimalkan,” saran Fuad.
Namun terkait pelebaran saluran drainase dengan u-ditch di Jalan Letjen Sutoyo, Fuad menyarankan tahun depan DPUPRPKP bisa melebarkan beberapa saluran drainase lain. Khususnya di 10 titik banjir yang telah dipetakan oleh DPUPRKP. Dia hanya menyayangkan saluran drainase di Kota Malang tak bisa optimal karena adanya sedimentasi dan penumpukan sampah.
Fuad juga menyebut DPUPRPKP bakal memiliki anggaran rehabilitasi saluran drainase perkotaan sebanyak Rp 4,7 miliar di tahun ini. Jumlah tersebut jauh menurun dibanding tahun 2020 yang dianggarkan sebanyak Rp 5,2 miliar.
”Masalah banjir ini jangan sampai disepelekan, kasihan masyarakat harus menanggung risiko,” tegas politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu.
Pria keturunan Bugis itu mendorong DPUPRPKP jangan sampai mengorbankan kualitas rehabilitasi drainase. Sebab pelebaran drainase juga bakal memengaruhi kegiatan di atas saluran drainase. Misalnya saja jalur trotoar atau pedestrian, maka keselamatan masyarakat juga penting untuk diprioritaskan. (adn/fat/rmc)
Editor : Shuvia Rahma