Sebanyak 59 usulan pra musrebang telah dipaparkan oleh para penyandang disabilitas di ajang tersebut. Usulan yang sudah dikaji oleh Bappeda tersebut, nantinya bakal dijadikan sebagai Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2023. Wali Kota Malang Sutiaji yang hadir di acara tersebut mengatakan bahwa disabilitas punya hak yang sama dalam hal memaparkan aspirasinya. Sehingga, aspirasi yang diusulkan nanti akan diakomodir dan disesuaikan dengan besaran anggaran daerah.
"Ini sebagai rancang bangun di tahun 2023 yang berkaitan dengan Malang Kota Inklusi. Maka penguatan aspirasi terus dikuatkan, ada sinergi yang baik di dalamnya. Jika ada aspirasi yang belum terakomodir di Musrebang kemarin, semoga tahun ini dapat terakomodir," katanya.
Sutiaji mengatakan bahwa dari 59 usulan itu ada lima komponen penting di dalamnya. Yaitu penyediaan alat bantu disabilitas, pelatihan pelayanan perlindungan khusus anak, pemberdayaan ekonomi, penguasaan atau pemanfaatan teknologi informasi, dan ketangguhan bencana. Ia berpesan agar seluruh elemen masyarakat terus berkolaborasi dalam upaya implementasinya. "Tematik ini kan sudah berjalan 4 tahun, pra musrebang ada 59 usulan. Bisa jadi nanti ada penambahan usulan di musrebang kita tampung. Harapannya 59 usulan bisa masuk semua. Mudah-mudahan untuk anggarannya ada," papar orang nomor satu di Kota Malang ini.
Sementara itu Kepala Bappeda Kota Malang Dwi Rahayu mengatakan bahwa prioritas utama bagi dasabilitas yaitu fasilitas alat bantu dan penguatan ekonomi. Prioritas ini nantinya bakal digenjot oleh Bappeda dengan OPD terkait. Di antaranya, Dinas Sosial, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, serta dinas-dinas lainnya. " Sebenarnya yang mereka butuhkan adalah alat bantu. Seperti alat bantu dengar, kursi roda, dan lainnya. Kemudian pelatihan pemberdayaan ekonomi. Ini kami arahnya ke UMKM. Ketika UMKM mereka berjalan maka harus ada penguatan IT. Untuk pemasaran produk-produk mereka," pungkasnya.(rof/mas) Editor : Mardi Sampurno