Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pajak Kendaraan Tidak Naik

A
BISA BERNAPAS LEGA: Seorang warga tengah membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Keliling Jalan Bandung, Kota Malang, pekan lalu.
BISA BERNAPAS LEGA: Seorang warga tengah membayar pajak kendaraan bermotor di Samsat Keliling Jalan Bandung, Kota Malang, pekan lalu.

Advertisement

Pemprov Beri Insentif 40 Persen

MALANG KOTA, RADAR MALANG - Di tengah pengurangan dana transfer, Pemkot Malang pastikan tidak ada kenaikan pajak kendaraan. Meskipun pemkot memburu peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), kenaikan tarif pajak dinilai berpotensi memberatkan masyarakat. Pemprov akan menambah insentif agar tarif pajak kendaraan tidak naik. 

Berdasar penelusuran wartawan koran ini, peluang kenaikan tarif pajak kendaraan sejatinya diakomodasi pemerintah pusat. Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 11 tahun 2026, tentang Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), dan Pajak Alat Berat (PAB). Alasannya dengan efisiensi dana transfer, pemda bisa mendapatkan peluang meningkatkan PAD melalui kenaikan tarif pajak. 

Advertisement

Grafis Canter Bus Andalan Transportasi Untuk Bisnis Anda
Grafis Canter Bus Andalan Transportasi Untuk Bisnis Anda

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Moh. Sulthon membenarkan terbitnya Permendagri Nomor 11 Tahun 2026, memberikan peluang pemda bisa menyesuaikan dasar pengenaan PKB dan BBNKB. Menurutnya, perubahan dasar pengenaan secara teori berpotensi memengaruhi besaran pajak yang dibayar masyarakat. 

Namun, Pemprov Jawa Timur telah menerbitkan kebijakan keringanan. Yakni insentif 40 persen terhadap dasar pengenaan, sehingga dampak kenaikan dapat ditekan. ”Dengan pengurangan sebesar 40 persen, masyarakat tidak mengalami kenaikan tarif seperti yang dikhawatirkan,” jelasnya. 

Sulthon menerangkan, kebijakan pengurangan pada 2025 hanya 16 persen. Dengan skema baru mencapai 40 persen, pemerintah berharap stabilitas pembayaran pajak kendaraan tetap terjaga. Realisasi pajak kendaraan hingga 14 Juni 2026 mencapai sekitar Rp 50 Miliar atau 42,34 persen dari target.

Untuk menepis kekhawatiran terkait kenaikan pajak kendaraan, Bapenda melakukan sosialisasi secara bergilir di setiap kecamatan. Sudah dilakukan di Kecamatan Lowokwaru dan Kecamatan Kedungkandang. ”Tujuan kami tidak hanya mencapai target. Tetapi juga meningkatkan sosialisasi agar tidak ada gejolak di masyarakat,” tandas Sulthon. 

Di tempat terpisah, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan komitmen tidak ada kenaikan pajak kendaraan. Efisiensi dana transfer tidak lantas membuat pemda menambah beban masyarakat. ”Sosialisasi yang dilakukan bukan berarti tarif naik. Kami hanya menyampaikan ada beberapa perubahan regulasi tanpa kenaikan tarif,” jelasnya. 

Wahyu mengatakan, meskipun dituntut mencapai target PAD, bukan berarti dengan cara menaikkan tarif. Target PAD bisa tercapai dengan meningkatkan kesadaran masyarakat membayar pajak. ”Untuk melaksanakan pembangunan daerah memang membutuhkan pendapatan yang besar. Kami akan memilih meningkatkan kepatuhan membayar pajak,” pungkasnya. (adk/gp)

Advertisement
Editor : A. Nugroho
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa di Kelurahan, Pemkot Malang Perluas Layanan Sambang Kelurahan

Bayar Pajak Kendaraan Kini Bisa di Kelurahan, Pemkot Malang Perluas Layanan Sambang Kelurahan

Pemkot Malang menambah layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama dalam program Sambang Kelurahan. Warga kini bisa mengurus pajak lebih dekat dari tempat tinggal.

Pemkot Malang Tunggu Skema Pajak untuk Kendaraan Listrik

Pemkot Malang Tunggu Skema Pajak untuk Kendaraan Listrik

Dasarnya yakni Permendagri Nomor 11 tahun 2026 tentang Dasar Pengenaan PKB, BBNKB, dan PAB.

Capai 95 Persen, PDAM Dominasi Catatan Laba BUMD Pemkot Malang

Capai 95 Persen, PDAM Dominasi Catatan Laba BUMD Pemkot Malang

Dari tiga Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemkot Malang, Perumda Tugu Tirta atau PDAM masih menjadi andalan dalam mendulang pendapatan asli daerah (PAD). Kontribusinya tetap yang terbanyak ketimbang Perumda Tugu Aneka

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer