MALANG KOTA-Terkait penanganan pada anak penderita autisme, Ketua Asosiasi Pemerhati Disabilitas Kota Malang Rohmani Nur Indah menilai pendidikan inklusif untuk penderita autisme di Kota Malang belum sepenuhnya mapan. Sebab, orang tua dengan anak berkebutuhan khusus (ABK) masih perlu mengondisikan lingkungan pendidikan anak.
”Misalnya, kita harus mengondisikan agar teman-teman sebaya anak ikut bertanggung jawab atas dia. Ada juga yang menyembunyikan kondisi anak dari sekolah,” kata ibu yang dua dari tiga anaknya itu mengidap autis. Belum lagi dengan kebutuhan akan kehadiran guru pendamping atau shadow untuk anak autis. Terutama, jika anak tersebut sudah beranjak dewasa. Selain itu, masih terdapat kekhawatiran jika memasukkan anak dengan autis ke sekolah formal, maka akan timbul bullying. Bahkan, ada orang tua dengan anak autis yang terpaksa memindahkan anaknya kembali ke sekolah luar biasa (SLB).
Dosen Fakultas Humaniora UIN Maulana Malik Ibrahim itu mengaku pernah mewawancarai anak sekolah yang memiliki teman anak autis. Hasilnya, jika sedang bersama guru, mereka akan bersikap baik kepada anak autis tersebut. Sebaliknya, jika tidak ada guru, si anak autis dijadikan bahan hiburan. ”Itu suara jujur dari anak-anak,” ujarnya. Karena itu, diperlukan lembaga pendidikan yang benar-benar bisa menjamin hak bagi anak-anak autis untuk mendapatkan apa yang mereka butuhkan.
Belum ditemukan jumlah pasti berapa jumlah SLB di Kota Malang yang secara khusus menerima layanan untuk anak autis. Berdasar pemantauan Jawa Pos Radar Malang, salah satu SLB yang menerima anak dengan autis adalah SLB River Kids. Untuk pendidikan tinggi, dari tujuh perguruan tinggi yang ada di Kota Malang, hanya Universitas Brawijaya saja yang menerima mahasiswa dengan autis. Itu tercantum dalam situs Pusat Studi dan Layanan Disabilitas (PSLD UB). Total mahasiswa autis yang berkuliah di UB pada 2021 adalah 8 orang. “Kalau penerimaan dengan disabilitas, termasuk autis itu masuk dalam skema seleksi mandiri. Namun, seleksinya dilakukan secara terpisah,” jelas Ketua PSLD UB Zubaidah Ningsih A. S. PhD.
Zubaidah mengatakan, tidak ada kuota tertulis terkait jumlah mahasiswa yang diterima. Namun, setiap tahun UB menyediakan sebanyak 25 kursi bagi calon mahasiswa dengan disabilitas. Nantinya, jika ada banyak calon mahasiswa disabilitas yang memiliki kemampuan bagus, kuota bisa ditambah. ”Seleksinya dilakukan terpisah. Calon mahasiswa dengan disabilitas akan menjalani serangkaian tes, yakni tes administrasi, tes kemampuan akademik, tes kesiapan kuliah, dan tes literasi digital,” tutupnya. (rb6/fat) Editor : Mardi Sampurno