MALANG KOTA – Tahun depan, masyarakat yang membeli rumah di Kota Malang berpotensi merasakan kenaikan harga yang lumayan tinggi. Selain karena makin terbatasnya lahan, kenaikan harga juga dipicu kebijakan menaikkan nilai jual objek pajak (NJOP). Tak tanggung-tanggung, kenaikannya mencapai dua sampai tiga kali lipat.
Pemkot beralasan bahwa NJOP sudah waktunya diperbarui dan harus mendekati nilai pasar. Otomatis hal itu akan mengerek harga-harga rumah. Perkiraan sementara, kenaikan harga itu bisa berada di kisaran 10-15 persen, tergantung kawasan besarnya NJOP yang sudah disesuaikan di daerah tersebut
”Misalnya harga rumah saat ini Rp 550 juta, nanti bisa naik sekitar Rp 632 juta,” kata Ketua Real Estate Indonesia (REI) Komisariat Malang Suwoko saat dikonfirmasi kemarin (1/9).
Para pengembang pun harus memutar otak untuk tetap bisa menyediakan hunian dengan harga yang laku di pasaran. Salah satunya dengan memilih kawasan yang NJOP-nya belum terlalu tinggi. Kawasan semacam itu lebih banyak berada di pinggiran kota.
Daerah di Kecamatan Kedungkandang bisa saja jadi opsi untuk memberi kemudahan user atau pembeli memiliki rumah dengan harga lebih terjangkau. Sebab harga tanah di sana terbilang lebih murah dibanding wilayah lain. NJOPnya juga belum terlalu tinggi. Opsi membangun perumahan di area perbatasan antara Kabupaten Malang dan Kota Malang bisa jadi pilihan terbaik. ”Kalau untuk rumah subsidi saat ini sudah menjamur di Kabupaten Malang,” terang Suwoko. Dia menjelaskan, saat ini sangat sulit untuk bisa membangun rumah bersubsidi di Kota Malang. Lahan semakin terbatas dan harganya sudah tinggi. Padahal syarat utama membangun rumah bersubsidi adalah harga beli tanah Rp 250 ribu per meter persegi.
”Terakhir pembangunan rumah subsidi di Kota Malang sekitar tahun 2016. Waktu itu jumlahnya 3.000 unit. Sekarang sudah tidak ada lagi,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang Handi Priyanto menjelaskan, kenaikan NJOP pada tahun depan sebenarnya tak berpengaruh secara signifikan. Sebab, untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB) tak ada perubahan. Artinya ada faktor pengurangnya agar tidak membebani masyarakat. ”Misal PBB bayar 500 ribu, tahun depan ya tetap. Tidak ada perubahan,” katanya.
Pihaknya menaikkan NJOP untuk menaikkan target pendapatan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB). Sebab pada tahun depan pendapatan pajak dari BPHTB ditarget mencapai Rp 500 miliar.
Terkait keluhan adanya potensi naiknya harga rumah, pihaknya justru menyesuaikan dengan kondisi pasaran saat ini. Jika memang harga properti naik, maka NJOP akan disesuaikan. Sebab Handi tak ingin mendapat warning dari KPK dan BPK RI.
”NJOP di Kota Malang sudah tujuh tahun tidak mengalami perubahan. Maka tahun depan pelan-pelan NJOP disesuaikan dengan pasaran,” tegas pria yang juga menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan (Kadishub) Kota Malang itu.
Sementara itu, Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (APERSI) Malang memperkirakan saat ini jumlah rumah yang tersedia di Kota Malang lebih dari 1.000 unit. Jumlah itu tersebar di sekitar 50 perumahan. ”Harganya berada di kisaran Rp 500 juta hingga Rp 2 miliar,” terang Ketua APERSI Malang Doni Ganatha.
Terkait prediksi kenaikan harga akibat penyesuaian NJOP, Doni menilai semua bergantung kondisi. Apabila penyesuaiannya tidak terlalu signifikan, dia memperkirakan para developer mampu menahan diri agar tidak menaikkan harga. Itu dilakukan agar produk yang tersedia bisa diserap pasar.
”Sebaliknya, jika penyesuakan NJOP memaksa harga rumah naik signifikan, maka akan sangat mengikis serapan pasar. Karena itu kenaikannya harus proporsional,” imbuhnya.
Soal opsi rumah bersubsidi, Doni mengatakan hal yang tidak jauh berbeda. Menurutnya, saat ini di Kota Malang sudah tidak ditemukan lagi rumah bersubsidi karena harga tanah yang tinggi. Lokasi rumah bersubsidi sekarang berada di perbatasan antara Kota Malang dan Kabupaten Malang. Di antaranya Kecamatan Wagir, Karangploso, Pakis, serta Dau.
Salah seorang warga yang memilih rumah di perbatasan adalah Andi Hartik. Pria yang akrab disapa Andi itu memilih rumah bersubsidi di daerah Wagir karena harganya lebih terjangkau dan dekat dengan kota. ”Saya beli rumah tahun 2019 dengan harga Rp 138 juta. Itu sudah tipenya saya pilih tipe 36 dengan luas 72 meter persegi. Tapi dulu saya sempat survei juga di daerah Buring kisaran Rp 260 juta,” jelasnya. (adn/fat) Editor : Mardi Sampurno