Namun, rencana penjualan kompos tersebut belum terealisasi karena masih menunggu peraturan daerah (perda). ”Kami sudah bikin kajian dan usulan ke DPRD sejak November 2022 lalu. Jadi menunggu penetapan,” ujar pejabat eselon IV A Pemkot Malang tersebut.
Saat ini, Hidayat mengatakan, kompos yang dihasilkan TPA Supit Urang dibagikan kepada masyarakat secara terbatas. Misalnya, kepada RT, RW, kelurahan, hingga instansi pendidikan.
Setiap orang mendapat jatah satu sack kemasan 3 kilogram. ”Namun bagi mereka yang bersurat secara berkelompok, tentu bisa mendapat 20 sack,” imbuh Syarif.
Jika sudah ditetapkan dalam perda, rencananya kompos tersebut akan dijual dengan harga Rp 700-Rp 1000 per kilogram. Lebih lanjut, dia mengatakan, TPA Supit Urang diharapkan menjadi badan layanan umum daerah (BLUD).
Di samping kompos, Hidayat mengatakan, TPA Supit Urang juga berupaya untuk memiliki barang daur ulang. Barang tersebut berupa botol plastik, UBC, karung, kardus, hingga plastik-plastik. Namun belum sampai kepada proses produksi atau pengolahan karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM). ”Tentunya, ke depan kami ingin menerapkan teknologi baru untuk pengolahannya,” tutur dia.
Menurut Syarif, barang-barang tersebut harus segera diolah. Terlebih, tempat penyimpanan TPA Supit Urang sudah penuh. Selain itu, lanjutnya, potensi pendapatannya juga besar. (mel/dan) Editor : Mahmudan