Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Beragam Respons Parpol Terkait Usulan Yusril Soal Ambang Batas Parlemen

A
Sejumlah partai politik memberikan tanggapan terhadap usulan Yusril Ihza terkait ambang batas parlemen. (@supratman08)
Sejumlah partai politik memberikan tanggapan terhadap usulan Yusril Ihza terkait ambang batas parlemen. (@supratman08)

Advertisement

RADAR MALANG – Usulan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra, agar ambang batas parlemen didasarkan pada jumlah komisi DPR, memicu beragam respons dari partai politik (parpol). Sejumlah parpol mendukung, meragukan, dan ada pula yang mengkritik. 

Ketua Harian DPP Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Ahmad Ali meluruskan bahwa DPR tidak berisi perwakilan parpol secara langsung, melainkan berisi perwakilan rakyat yang dikelompokkan dalam fraksi-fraksi parpol.

Advertisement

“Ada hal yang dilupakan, bahwa di DPR itu tidak ada perwakilan daripada partai, tidak ada partai politik, tapi adalah perwakilan partai politik lewat fraksi," ungkap Ahmad Ali, pada Selasa (5/5).

Ia menambahkan, jika usulan Yusril tersebut, maka suara masyarakat berpotensi besar tidak terwakili.

"Kalau dia demikian, maka dengan membatasi dan membentuk threshold seperti itu, kan ada konsekuensi-konsekuensi yang muncul, yaitu hilangnya suara rakyat. Hilangnya suara masyarakat," imbuhnya. 

Berbeda dengan PSI Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memberikan tanggapan positif terhadap usulan tersebut. Juru Bicara PPP, Rusman Yakob menyebut gagasan itu bisa menjadi langkah solutif saat banyaknya usulan yang muncul. 

"Saya kira menarik pernyataan dan usulan Bapak Yusril, dan seyogyanya pemikiran ini bisa dijadikan sebagai jalan tengah dari berbagai usulan dan alternatif yang selama ini mengemuka dan berkembang di publik," ucapnya, pada Senin (4/5). 

Dukungan serupa juga diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPR RI Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera. Ia menilai usulan tersebut logis dan masuk akal.

"Masuk akal. Minimal semua komisi ada wakil. Tapi governability bisa kian panjang. Karena jumlah parpol di DPR besar kemungkinan di 9-11 parpol," ungkap Mardani, pada Jumat (1/5).

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal Partai Ummat, Taufik Hidayat menilai usulan Yusril cukup relevan di tengah partai-partai besar yang terus mendorong kenaikan ambang batas. 

Advertisement
Editor : Aditya Novrian
Sumber : Diolah dari berbagai sumber

Artikel Terkait

Pemkot Malang Kucurkan Rp7,9 Miliar Dana untuk Bantuan Politik

Pemkot Malang Kucurkan Rp7,9 Miliar Dana untuk Bantuan Politik

Dana bantuan politik (Banpol) kembali dikucurkan Pemkot Malang ke tujuh parpol yang mendapat kursi di lembaga legislatif. Tahun ini nominalnya hampir sama dengan tahun lalu. Jumlahnya, sekitar Rp 7,9 miliar.

Apakah Indonesia Siap Perang? Ini Jawaban Yusril Mahendra

Apakah Indonesia Siap Perang? Ini Jawaban Yusril Mahendra

RADAR MALANG - Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, secara blak-blakan menyebut Indonesia tidak siap menghadapi perang.

Respons Yusril soal Larangan Nobar Film Pesta Babi: Bukan Arahan dari Pemerintah

Respons Yusril soal Larangan Nobar Film Pesta Babi: Bukan Arahan dari Pemerintah

Ramai di media sosial mengenai aksi pembubaran paksa acara nonton bareng (nobar) film bertajuk 'Pesta Babi: Kolonialisme di Zaman Kita'. Sebagai respons, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemas

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer