Penyaringan dilakukan dengan menerjunkan tim survei. Mereka mulai bekerja sejak Sabtu lalu (15/4). Sasaran survei adalah seluruh peserta yang lolos seleksi jalur SNBP, 28 Maret lalu. ”Sekalipun mereka sudah positif diterima di UM, tapi tidak otomatis dinyatakan sebagai penerima KIP-K,” ujar Kepala Sub Direktorat Kesejahteraan, Kewirausahaan, Karier, dan Alumni UM Subur Hariono kemarin.
Subur mengatakan, setiap tahunnya ada sekitar 1.200 mahasiswa yang mengajukan KIP-K. Namun tidak semua lolos verifikasi. ”Tugas kampus adalah melakukan survei untuk memastikan tidak ada pemalsuan data yang diunggah di sistem,” ucap Subur.
Tahun ini, UM menerjunkan 83 petugas survei. Sebanyak 83 orang terdiri atas dosen dan pimpinan UM. Mereka dibagi ke sejumlah wilayah yang merupakan tempat tinggal calon penerima KIP-K. Tujuannya untuk melakukan survei terkait kondisi riil calon penerima KIP. "Gampangnya, setelah dinyatakan diterima di UM, calon penerima KIP-K lolos tahap satu. Kemudian setelahnya baru dilakukan penyeleksian tahap dua yakni survei," tegasnya.
Subur menyebut, sebelumnya ada beberapa kasus pemalsuan data calon penerima KIP-K, sehingga berujung pada pembatalan ajuan. “Kami mengantisipasi ketidaktepatan sasaran. Sebab, beberapa waktu lalu kan sempat disorot mahasiswa jalur bidik misi (istilah sebelum KIP-K) bergaya hidup hedon (foya-foya),” terangnya.
Untuk itu, dia melanjutkan, dalam survei tersebut tidak hanya mencocokkan berkas-berkas yang telah terunggah. Misalnya foto rumah tampak depan, foto kamar mandi, foto ruang tamu, foto kamar, dan lain sebagainya. Namun juga ada proses wawancara.
“Jadi dalam wawancara itu kami formulasikan pertanyaan-pertanyaan yang setiap jawabannya itu ada poin-poinnya. Sehingga kalau calon penerima KIP-K bohong, kami bisa mengetahuinya,” pungkasnya. (dre/dan) Editor : Mahmudan