MALANG KOTA – Gempa bisa terjadi sewaktu-waktu. Tapi, kesadaran untuk tanggap bencana masih rendah, terutama di sekolah. Dari seribu lebih lembaga pendidikan di Kota Malang, sementara ini baru ada 23 lembaga yang menggelar simulasi tanggap dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana alam.
Simulasi di 23 lembaga pendidikan itu tercatat dalam data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Malang per November lalu. ”Dari 23 lembaga pendidikan itu, ada 16 lembaga PAUD. Rinciannya, 12 TK, dan 4 KB (kelompok bermain),” terang Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana BPBD Kota Malang Khabibah, kemarin.
Dia mengatakan, ada 3.328 peserta didik dan guru di 23 sekolah yang sudah merasakan simulasi tanggap bencana. ”Selama ini didominasi PAUD,” kata dia.
Sementara untuk SD, SMP, dan SMA yang mengajukan simulasi tanggap bencana, dia mengatakan, masing-masing hanya 2 lembaga dan satu yayasan. Dia berharap tahun depan capaian sosialisasi bencana di sekolah-sekolah bisa meningkat dibanding tahun ini.
Khabibah mengatakan, selama ini sosialisasi yang dilakukan BPBD berbasis permintaan. “Jadi, pihak sekolah yang mengirimkan surat permintaan kepada kami terlebih dahulu,” ungkapnya.
Dia berharap kesadaran setiap sekolah semakin meningkat untuk kesiapsiagaan bencana. Pasalnya, belakangan mulai kerap terjadi bencana alam. Seperti gempa, banjir, hingga tanah longsor. Sehingga dinilai penting untuk membekali siswa sedini mungkin dalam menghadapi bencana-bencana tersebut. ”Terutama bagaimana cara melindungi diri dan evakuasi yang tepat,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Dodik Teguh Pribadi, mengatakan pihaknya juga mendorong agar sekolah-sekolah aktif melakukan kerja sama dengan berbagai pihak. Termasuk dengan BPBD Kota Malang untuk masalah tanggap kebencanaan.
Namun, Dodik meminta agar sosialisasi tersebut juga dilakukan menggunakan sistem jemput bola. “Mestinya kan BPBD memberikan sosialisasi ke sekolah,” ucapnya.
Sehingga itu menjadi program BPBD. Dengan begitu, sosialisasi kebencanaan bisa dilakukan lebih masif. Tanpa menunggu permintaan dari sekolah. ”Untuk waktu pelaksanaannya pasti bisa diatur,” terang dia. (dre/dan)
Editor : Mahmudan