MALANG KOTA - Penerapan parkir nontunai di kawasan Kajoetangan Heritage tinggal selangkah lagi. Pemkot Malang kini mulai mematangkan sejumlah persiapan. Salah satunya yakni mengusulkan anggaran pada Perubahan APBD (P-ABPD) 2024.
Jika tak ada aral, pemkot bisa menerapkan parkir nontunai mulai awal November mendatang. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang Widjaja Saleh Putra menyampaikan, anggaran yang diusulkan untuk dua hal. Pertama, digunakan untuk pengadaan alat taping Quick Response Indonesian Standard (QRIS). Kedua, mengalokasikan anggaran untuk gaji juru parkir (jukir).
”Nanti skema penggajiannya masih akan dibahas dengan DPRD. Bisa saja digaji per hari, maka dari itu butuh persiapan anggaran di PAK," terangnya.
Dia menambahkan, ada dua opsi lain, yaitu sistem penggajian per pekan atau per bulan.
Dari pendataan sementara dishub, ada 35 jukir yang berada di kawasan Kajoetangan. Puluhan jukir itu akan digaji Pemkot Malang. Selain penggajian, masih ada opsi lain dengan sistem bagi hasil.
”Bisa 60 banding 40 persen atau 70 banding 30 persen. Tapi kalau sistem ini jukir tidak bisa langsung membawa pendapatan, karena harus disetor dulu ke rekening pemda," jelas pejabat eselon IIB Pemkot Malang itu.
Sementara itu, Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menekankan pembayaran parkir nontunai perlu segera diberlakukan. Dia berharap, setelah berhasil di Kajoetangan, program itu bisa diterapkan pada wilayah lainnya.
Namun tentu harus dengan pertimbangan yang matang khususnya komunikasi dengan jukir. Maka dari itu, dishub wajib melakukan sosialisasi terlebih dahulu.
”Jadi nanti tidak tiba-tiba diterapkan, ada sosialisasi kepada jukir dan masyarakat," tutur Wahyu. (adk/adn)
Editor : Aditya Novrian