Pemkot Berencana Olah Sampah Plastik Menjadi Bahan Bakar Alternatif
MALANG KOTA – Jumlah sampah yang terbuang ke TPA Supit Urang masih cukup banyak.
Setiap hari, sedikitnya ada 700 ton sampah dibuang ke sana.
Upaya untuk mengurangi timbunan sudah dilakukan, tapi hingga saat ini belum optimal.
Sebab, Pemkot Malang hanya mampu mengurangi timbunan sampah sebesar 35 ton per hari.
Jumlah tersebut masih diolah menjadi pupuk kompos.
Melihat kondisi itu, pemkot berencana untuk mengembangkan TPA Supit Urang tak hanya mengolah sampah menjadi kompos saja.
”Kami membuat usulan program pengolahan sampah bisa mencapai 120 ton per hari. Salah satunya dengan cara RDF (refuse derived fuel),” ujar Pj Wali Kota Malang Iwan Kurniawan kemarin.
RDF jadi pilihan karena jenis sampah yang terbuang paling banyak adalah jenis plastik.
Sampah tersebut akan diubah menjadi campuran bahan bakar altenatif.
Khususnya pengganti batu bara yang dibutuhkan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU).
”Jadi sampah anorganik bisa berkurang dan hasil penjualan bisa masuk ke kas daerah,” tegas Iwan.
Tempat pengolahan sampah menjadi bahan bakar tersebut ditempatkan di lahan seluas 1,8 hektare.
Kemudian, usulan program diajukan ke Kemendagri dan direncanakan terealisasi pada 2025 atau 2026.
Selain RDF, pihaknya juga akan menata ulang 57 TPS di Kota Malang.
Sebagai langkah awal, ada lima TPS yang menjadi percontohan yakni TPS di kawasan Muharto, Sulfat, Pandanwangi, Kedungkandang, dan Merjosari.
Apalagi di sana kerap terdapat pembuangan sampah liar.
”Saat ini, saya meminta agar jam pengambilan sampah di lima TPS itu dilakukan lebih awal. Pengangkutannya tidak boleh lebih dari pukul 06.00 atau pukul 07.00,” tegas mantan Pj Bupati Lebak tersebut.
Di tempat lain, Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang Noer Rahman Wijaya menambahkan, selain jam pengangkutan sampah, pihaknya juga diminta untuk menata TPS.
Misalnya saja dengan menyediakan penampungan air lindi dan pagar pengamanan sampah.
Untuk kebutuhan pengolahan sampah, dibutuhkan dana sebesar Rp 185 miliar yang nantinya didanai World Bank selama lima tahun.
”Skemanya dengan reimburse. Untuk tahun pertama yang dibutuhkan Rp 55 miliar dan dana tersebut sekarang sedang diperjuangkan oleh Pj Wali Kota Malang,” jelas pejabat eselon II B Pemkot Malang tersebut.
Sementara terkait RDF, DLH menyebut bisa menghasilkan potensi bahan bakar alternatif dengan nilai yang fantastis. Untuk operasionalnya saja, DLH membutuhkan Rp 7,5 miliar.
”Jadi kemungkinan potensi pendapatan bisa lebih dari itu,” terang Rahman.
Rahman juga menyebut, ke depan pihaknya juga berkomunikasi dengan beberapa pihak untuk distribusi bahan bakar alternatif.
Antara lain Semen Gresik dan PT Paiton Energy. (mel/adn)
Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana