PERINGATAN Hari Buruh kemarin tidak hanya dilakukan dalam bentuk aksi demo.
Pemkot Malang menggelar acara bertajuk May Day Collaboration Day di Hotel Savana kemarin (1/5).
Acara itu dihadiri Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta, perwakilan serikat pekerja, dan beberapa pimpinan perusahaan.
Pada kesempatan itu dilakukan pemotongan tumpeng sebagai simbol peringatan Hari Buruh.
Wahyu Hidayat memberikan potongan tumpeng kepada Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kota Malang Suhirno.
Menurut Wahyu, iklim tenaga kerja di Kota Malang saat ini bisa dibilang kondusif.
Itu bisa dilihat dari tingkat investasi yang masuk.
Pada triwulan pertama saja, investasi sudah mencapai Rp 992 miliar.
Sementara targetnya pada 2025 di angka Rp 1,6 triliun.
Itu artinya sudah di atas 50 persen.
”Pengusaha dan pekerja tidak bisa dipisahkan. Pada Hari Buruh ini saya berharap tercipta iklim yang baik antara pengusaha dan pekerja. Itu akan berdampak dengan iklim investasi di Kota Malang,” tutur Wahyu.
Dia menekankan bahwa investasi tidak hanya merupakan angka.
Tetapi juga bermanfaat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dengan investasi yang positif, jumlah lapangan kerja juga akan meningkat.
”Ketika pekerja dan perusahaan kondusif, investor tak ragu untuk datang ke Kota Malang,” imbuh orang nomor satu di Pemkot Malang itu.
Dari sisi pemerintah, Wahyu berjanji bakal lebih memperhatikan nasib buruh.
Salah satunya dengan memprioritaskan beasiswa bagi anak-anak kelas pekerja.
”Saya ada program 1.000 beasiswa. Anak buruh menjadi prioritas,” terangnya.
Pemkot Malang juga memberikan atensi kepada kasuskasus penahanan ijazah yang masih terjadi.
Dalam waktu dekat dilakukan pertemuan untuk mencari solusi antara pekerja dan perusahaan yang masih menahan dokumen asli.
Sementara itu Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta mengatakan, permasalahan buruh masih menjadi problem klasik tahunan.
Di antaranya, pengupahan yang belum layak dan PHK yang dilakukan secara mendadak.
Hal itu membuat pekerja tidak puas dengan keputusan perusahaan.
”PHK sangat kami sayangkan kalau tidak ada klausul yang sama-sama menjadi kesesuaian antara pekerja dan pengusaha. Negara dan perusahaan harus bisa cari jalan tengah,” tegas Amithya.
Dewan juga mendapat beberapa aduan terkait penahanan ijazah.
Ini juga problem yang sedang hangat di lingkup nasional. Untuk itu, legislatif meminta pemkot segera menindaklanjuti dengan pemanggilan kepada perusahaan yang menahan ijazah. (adk/fat)
Editor : Aditya Novrian