MALANG KOTA – Pembentukan 57 Koperasi Merah Putih terus dikebut. Setelah pekan lalu melakukan musyawarah kelurahan khusus (muskelsus), awal Juni ini seluruh koperasi ditarget sudah berbadan hukum. Pemkot memberi deadline koperasi sudah mengurus legalitas paling lambat 5 Juni.
Artinya, kurang dari sepekan seluruh pengurus koperasi harus mengurus berkas tersebut. Wakil Wali Kota (Wawali) Kota Malang Ali Muthohirin mengatakan, sebenarnya deadline legalitas pembentukan Koperasi Merah Putih dari pemerintah pusat adalah 30 Juni. Namun sesuai perhitungan PEMKOT, pihaknya memastikan pengurusan legalitas bakal lebih cepat.
”Kami optimistis tanggal 5 Juni 2025 seluruh legalitas 57 KMP selesai semuanya,” terang Ali.
Dia menerangkan, ketika muskelsus pemilihan anggota koperasi, langsung dihadiri notaris. Sehingga ketika musyawarah selesai, mereka langsung melampirkan persyaratan untuk mengurus legalitas koperasi.
”Setelah muskelsus, legalitas langsung diproses notaris,” imbuhnya.
Terkait kantor KMP, Ali mengatakan, ada dua skema. Bisa menggunakan aset milik Pemkot Malang maupun sewa dengan pihak luar. Nantinya tergantung kebutuhan di masingmasing wilayah.
”Kalau jenis usaha menyesuaikan potensi, karena ini di kota kemungkinan tidak bisa pertanian. Bisa untuk mendukung UMKM,” jelas Politisi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu.
Kepala Diskopindag Kota Malang Eko Sri Yuliadi menyampaikan, pembentukan KMP di 57 kelurahan sudah tuntas pekan lalu. Selanjutnya akan dilaporkan kepada pemerintah pusat terkait hasil muskelsus dan pembentukan pengurus KMP.
Setelah itu, seluruh pengurus KMP akan mendapatkan bimbingan teknis (bimtek), dari penyuluh koperasi diskopindag. Eko menekankan, mulai dari pembentukan hingga operasional, pihaknya akan memberikan pendampingan melekat.
”Sejauh ini tidak ada masalah dalam pembentukan KMP. Di seluruh kelurahan berjalan lancar,” tandas Eko. (adk/adn)
Editor : A. Nugroho