MALANG KOTA - Aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) masih rendah. Hingga pertengahan tahun 2025, baru tercapai 12 persen. Dari total sekitar 600 ribu warga yang wajib E-KTP, baru 72 ribu warga yang sudah aktivasi KTP digital tersebut.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kota Malang Dahliana Lusi menerangkan, capaian ini masih jauh dari target yang ditentukan pemerintah pusat. Yakni minimal aktivasi berada di 30 persen pada tahun 2025.
”Kalau dibilang berat ya berat, karena baru 12 persen dari target 30 persen," jelas dia kepada Jawa Pos Radar Malang kemarin.
Lusi menuturkan, pemerintah pusat sebenarnya telah membuat kebijakan agar aktivasi IKD tinggi. Salah satunya menginstruksikan lembaga layanan publik, termasuk perbankan, untuk menerima penggunaan IKD sebagai identitas resmi.
Namun dalam praktiknya, tidak semua lembaga menerapkan kebijakan tersebut secara konsisten. ”BNI dan Bank Jatim sudah bekerja sama, tetapi implementasinya belum maksimal.
Misalnya masyarakat menunjukkan IKD, tapi tetap dimintai fotokopi E-KTP," ungkap Lusi.
Ketiaksesuaian itu membuat masyarakat menjadi ragu terhadap manfaat nyata dari IKD. Karena masih tetap diminta KTP elektronik.
Padahal, identitas digital ini dirancang untuk mendukung digitalisasi pelayanan publik secara nasional. Termasuk layanan di bandara dan kereta api yang kini sudah menerima IKD.
Alasan lain aktivasi rendah yaitu kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data pribadi di ranah digital. Kasus penyalahgunaan data, menurut Lusi, masih menjadi momok di kalangan warga.
”Kekhawatiran itu masih ada. Mereka takut datanya tersebar, dijual, atau disalahgunakan," papar dia. (adk/adn)
Editor : A. Nugroho