MALANG KOTA - Realisasi program bantuan senilai Rp 50 juta per RT mulai dibahas. Kemarin (25/6), Pemkot Malang mulai menyiapkan Rancangan Peraturan Wali Kota (Ranperwali)-nya. Pembahasan dilakukan di Hotel Atria, Kota Malang.
Sejumlah perangkat daerah, camat, dan lurah turut hadir dalam pertemuan yang dipimpin Sekda Kota Malang Erik Setyo Santoso itu. Dari hasil diskusi, ada tiga opsi untuk realisasi bantuan. Pertama, melalui rencana kerja perangkat daerah.
Opsi kedua melalui program pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD Kota Malang. Opsi terakhir, direalisasikan lewat musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang). ”Mulai sekarang kami mulai mengkaji, dari total bantuan Rp 50 juta per RT akan ditempatkan di tiga opsi yang mana. Aspek perencanaan perlu dikaji secara mendalam, agar bantuan tepat sasaran dan tidak tumpang tindih,” jelas Erik.
Dia menerangkan, program Rp 50 juta per RT itu hampir pasti dialokasikan pada APBD Kota Malang 2026. Sebab, itu merupakan janji politik Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dan Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin. Karena itu, perwali harus tuntas sebelum pembahasan APBD tahun depan.
Mantan kepala dinas lingkungan hidup itu menegaskan, pihaknya tidak akan asal-asalan dalam merancang alokasi bantuan. Pemkot Malang telah melakukan studi banding kepada daerah lain yang sudah melaksanakan terlebih dahulu. ”Kami tekankan ini tidak hanya sekadar bagi-bagi anggaran. Tetapi, harus berdasar kebutuhan dan kualitas,” imbuh Erik.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengatakan, penyusunan aturan teknis menjadi tahapan penting memastikan program berjalan sesuai mekanisme. Mulai dari penyaluran hingga pengawasan dana. Dia menegaskan bahwa seluruh proses harus dikoordinasikan lintas sektor agar tidak menimbulkan permasalahan pada kemudian hari. ”Sejak awal saya sampaikan, jangan sampai program ini menimbulkan masalah. Harus kami koordinasikan, rapatkan, dan konsultasikan agar berjalan sesuai harapan,” tutur Wahyu. (adk/by)
Editor : A. Nugroho