MALANG KOTA - Akselerasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus dilakukan pemerintah pusat. Caranya dengan menambah Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG). Kali ini, pemerintah daerah (Pemda) diminta mengusulkan asetnya untuk digunakan dapur MBG.
Sebelumnya, mayoritas pembentukan SPPG diinisiasi oleh yayasan. Pemda belum banyak berperan dalam proses penyiapan dapur MBG. Dengan instruksi yang terbaru, peran pemda dipastikan meningkat.
Di Kota Malang, pemkot telah mengusulkan tiga asetnya untuk digunakan sebagai SPPG. Yang pertama tanah pertanian di Kelurahan Bandungrejosari, Kecamatan Sukun dengan luas lahan 3.429 meter persegi. Kemudian dua bidang tanah di Kelurahan Tlogowaru, Kedungkandang, dengan luas masing-masing 952 meter persegi dan 935 meter persegi. Yang terakhir tanah tegalan di Kelurahan Jatimulyo, Lowokwaru. Dengan luas lahan 2.351 meter persegi.
”Jumat pekan lalu kami sudah mendapatkan sosialisasi. Memang pemerintah pusat menegaskan perlu ada pengembangan MBG. Sehingga kami diminta mengusulkan lahan untuk SPPG baru,” kata Wali Kota Malang Wahyu Hidayat.
Dia menjelaskan, setelah usul diajukan, pihak Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan survei ke lokasi. Survei itu untuk melihat apakah lahan yang diusulkan memenuhi kriteria untuk didirikan dapur umum. "Salah satu kriterianya, lokasi SPPG harus dekat dengan beberapa sekolah sekaligus," ujarnya.
Ada juga syarat lain, yaitu luas lahan antara 800 sampai 1.000 meter persegi. Kemudian harus memiliki saluran air dan listrik. Legalitas lahan juga harus jelas, dibuktikan dengan sertifikat tanah.
Ketika usulan itu dinilai memenuhi syarat, pembangunan SPPG bisa dilakukan. Seluruh biaya pembangunan ditanggung pemerintah pusat. Sama dengan sekolah rakyat, pemda hanya menyediakan lahan saja.
Sementara itu, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang Subkhan menuturkan, tiga aset yang diusulkan merupakan lahan kosong. Jadi tidak ada bangunan aktif atau bekas bangunan yang akan dipakai untuk SPPG baru. "Kami menunggu hasil pengecekan dari BGN. Baru nanti diserahkan total atau peminjaman aset saja," ujar Subkhan.
Enam Usulan di Batu
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) belum berjalan di Kota Batu. Namun, Pemkot Batu sedang berusaha merealisasikan pembangunan SPPG. Pada saat satu SPPG sedang dalam pembangunan, saat ini sudah ada enam titik usulan SPPG baru dari Pemkot Batu dan yayasan.
Penanggung jawab SPPG Yayasan Berkah Saudara Abadi Ibnu Sriwawan menjelaskan, pembangunan SPPG masih dalam tahap finalisasi. Operasionalnya juga menunggu penyerahan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). ”Kami menunggu jatah Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) dari pemerintah pusat,” ungkapnya.
Lulusan SPPI akan ditempatkan sebagai Kepala SPPG Yayasan Berkah Saudara Abadi. Sehingga, segala proses memasak hingga pendistribusian akan dikomando langsung oleh BGN. “Harapannya segera dikirim dan berjalan, karena bulan September juga harus dimulai,” tegas Ibnu.
Sementara itu, Wali Kota Batu Nurochman mengaku sedang mengusulkan tiga titik baru pembangunan dapur SPPG. Seluruhnya menggunakan aset milik pemkot. Yang pertama berupa tanah di Jalan Metro, Kelurahan Sisir, Kecamatan Batu. Kedua, tanah di Jalan Raya Punten, tepatnya di depan Hotel Purnama, Kecamatan Bumiaji. Kemudian tanah di belakang pos polisi pertigaan Desa Pendem, Kecamatan Junrejo.
”Kami punya target memberikan akses untuk tiap kecamatan agar bisa ter-cover program MBG secara penuh,” ungkapnya.
Sayangnya, satu usulan titik SPPG di depan Hotel Purnama ditolak warga lantaran berdekatan kawasan mata air. Untuk itu, Cak Nur mengaku akan kembali meninjau ulang usulan tersebut. “Kami bisa petakan ulang aset lain dan menggandeng pemerhati lingkungan agar bisa lebih detail untuk pertimbangan,” katanya.
Cak Nur mengimbau warga tak perlu banyak khawatir dengan rencana pembangunan SPPG. Sebab, ketiga titik itu masih dalam tahap pengusulan kepada BGN. Tujuannya agar segera mendapat visitasi untuk perhitungan kebutuhan berikutnya. “Kalau memang tidak cocok, kami akan komunikasikan untuk diganti ke aset lainnya,” tegas pria asal Desa Sumberejo itu.
Informasi usulan baru dapur SPPG juga muncul di Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji. Kepala Desa Bulukerto Suhermawan mengatakan, ada usul tiga titik dapur yang dinaungi oleh yayasan dari luar daerah. Sayangnya, dia tak mengetahui pasti asal yayasan tersebut. “Memang tidak ada komunikasi dengan Pemkot Batu. Koordinasinya langsung ke BGN,” ungkapnya.
Mawan mengatakan, dua titik usulan itu menggunakan aset pribadi warga. Sedang satu usulan titik lain menggunakan aset Pemdes Bulukerto. Namun, ketiga usulan tersebut masih dalam proses negosiasi, sehingga belum dilakukan pembangunan. Dua titik yang diusulkan nantinya akan mengalami beberapa rehabilitasi sesuai standar dapur SPPG. ”Yang satu lahan dibangun dari nol karena belum ada bangunannya,” tandasnya.
Pemkab Malang Belum Usul
Sementara itu, jumlah SPPG di Kabupaten Malang terus bertambah. Per Maret 2025 lalu tercatat ada tujuh SPPG. Namun, berdasar data situs Badan Gizi Nasional (BGN), saat ini sudah terdapat 12 SPPG yang tersebar di sembilan kecamatan. Yakni di Kepanjen, Pakis, Karangploso, Singosari, Lawang, Bululawang, Poncokusumo, Dau dan Turen.
“Untuk pengadaan SPPG nanti, kami mengikuti arahan pemerintah pusat saja,” ujar Bupati Malang H M. Sanusi kemarin (21/7). Karena itu, hingga saat ini pihaknya belum juga mengajukan usulan pembangunan SPPG baru.
Menurut pengamatannya, pelaksanaan MBG di Kabupaten Malang berjalan lancar. Belum ditemukan keluhan dari masyarakat yang menyangkut permasalahan pelaksanaan MBG. Anak-anak pun menyambut baik program tersebut. Sebab, mereka bisa menghemat pengeluaran.
Sanusi juga menilai program MBG bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Sebab, bahan baku yang digunakan harus mengutamakan produk-produk lokal. Baik untuk beras, sayuran, buah-buahan, hingga susu.
Dia mencontohkan sayur-sayuran untuk SPPG di Bululawang dipasok dari petani di Bululawang dan Wagir. Sedangkan, pengadaan susu diperoleh dari Koperasi Agro Niaga (KAN) Jabung.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang Tomie Herawanto menambahkan, pihaknya masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat untuk pembangunan SPPG baru. Tapi, saat ini pihaknya sudah diminta menyiapkan lahan. Biaya pembangunan SPPG baru seluruhnya menggunakan dana APBN.
Tahun ini, sasaran MBG di Kabupaten Malang ditarget sekitar 600.000 orang. Masing-masing SPPG harus bisa melayani minimal 3.000 orang. Artinya, Kabupaten Malang membutuhkan 200 SPPG.
Sesuai standar, satu SPPG juga boleh melayani maksimal 3.500 porsi. Porsi tersebut untuk anak sekolah, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Sebagai contoh, SPPG Yayasan Annur 1 Bululawang melayani sekitar 3.400 orang. SPPG Kuwolu melayani sekitar 3.000 orang. Sementara, SPPG Lanud Abdulrachman Saleh melayani 3.300 orang. (adk/ori/yun/fat)
Editor : A. Nugroho