MALANG KOTA – Pelaksanaan rapat paripurna di Gedung DPRD Kota Malang kemarin (2/9) agak lain. Materi rapat berupa pembahasan KUA-PPAS APBD Perubahan 2025 dilaksanakan secara hybrid. Penjagaan ketat dilakukan personel TNI di seluruh sisi gedung dewan.
Pantauan Jawa Pos Radar Malang, aparat TNI berjaga di dua gerbang. Selain itu, mereka juga stand-by di setiap lantai. Diperkirakan ada sekitar 50 personel yang dikerahkan mulai Senin lalu (1/9). Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta mengatakan, paripurna secara hybrid itu hanya dilakukan pekan ini saja.
Selanjutnya akan dilakukan secara normal. ”Kami hanya waspada, mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan,” kata dia. Dalam paripurna kemarin, hanya ada sekitar 10 perwakilan dewan yang hadir di ruangan. Sementara dari Pemkot Malang diwakili Wali Kota Malang Wahyu Hidayat, Sekretaris Daerah Kota Malang Erik Setyo Santoso, dan Prokopim Kota Malang. Anggota dewan dan perangkat daerah lainnya mengikuti rapat secara daring.
Perempuan yang akrab disapa Mia itu menekankan, meskipun digelar secara hybrid, jalannya rapat tidak terganggu. Sebab sebelumnya hal ini pernah diterapkan saat pandemi. ”Meskipun hybrid, anggota dewan yang ikut secara daring tetap dipersilakan melakukan interupsi. Sehingga masih tetap efektif,” tambahnya.
Selain menggelar paripurna hybrid, DPRD Kota Malang sebelumnya juga telah mengamankan barang yang dianggap penting. Yaitu dokumen-dokumen dan perangkat penunjang. Sehingga, gedung dewan tampak kosong di beberapa ruangan. Hanya tersisa meja dan kursi.
”Karena berkas dan alat penunjang bekerja sangat penting bagi kami. Ketika ada kerusakan menghambat kerja, saat ini dewan dan pemkot sedang sibuk-sibuknya melakukan pembahasan Perubahan APBD,” jelas Mia. Area Kantor DPRD Kota Malang terpantau steril dari kendaraan pribadi. Hanya terlihat satu truk tentara terparkir di halaman.
Terkait pembahasan APBD Perubahan, Mia menyebut bakal dilanjutkan dengan Penyampai Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Perubahan 2025 pada hari ini (2/9). Selanjutnya disusul dengan tanggapa dari fraksi. ”Senin pekan depan kami mendapatkan jawaban dari wali kota,” imbuh dia.
Secara umum, legislatif masih menyoroti belanja pegawai yang berada di atas 30 persen dari total pagu APBD 2025. Dewan meminta anggaran diarahkan ke bidang infrastruktur dibanding belanja pegawai.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, pihaknya telah mendapat instruksi khusus dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Itu disampaikan dalam rapat koordinasi secara daring bersama seluruh pemerintah daerah, kemarin.
”Intinya hampir sama dengan deklarasi damai yang telah dilakukan (hari Minggu), melakukan pertemuan dengan forkopimda dan melibatkan masyarakat. Jika ada aksi unjuk rasa diimbau tidak mudah terprovokasi dan melakukan hal yang merugikan,” papar Wahyu. Selain gedung DPRD, Wahyu menyatakan tidak ada penjagaan khusus yang dilakukan.
Sebab, situasi saat ini cenderung aman. Demonstrasi terakhir yang dilakukan Senin lalu (1/9) juga berjalan kondusif. ”Penyampaian aspirasi kemarin Alhamdulillah berlangsung positif dan aspirasi langsung diterima. Kami akan tindak lanjuti penyampaian dari masyarakat,” tandasnya. (adk/by)
Editor : A. Nugroho