KOTA MALANG - Indikasi menurunnya daya beli masyarakat bisa dilihat dari dunia properti. Penjualan rumah di segala tipe tampak menurun sejak awal tahun. Hingga bulan Agustus lalu, para pengembang yang tergabung dalam Real Estate Indonesia (REI) Malang mengaku belum mencapai separo dari target penjualan tahunan.
Kini, sisa waktu untuk mencapai target tahunan hanya empat bulan lagi. Awalnya, mereka optimistis target penjualan bisa dikejar pada paro kedua tahun 2025. ”Ternyata malah meletus demo di banyak daerah di Indonesia. Ditambah lagi ada kabar PHK (Pemutusan Hubungan Kerja),” ujar Ketua REI Komisariat Malang Raya Muhammad Yunandi.
Kondisi itu menyurutkan harapan pihaknya untuk mengejar target penjualan pada tahun ini. Sebab, kondisi ekonomi masyarakat juga belum stabil. Dia mengestimasi, dari 90 pengembang yang tergabung dalam REI Malang, rata-rata mengalami penurunan penjualan hingga 20 persen (selengkapnya baca grafis).
Dari pengamatan Yunandi, saat ini rumah komersial dengan harga Rp 200 juta sampai Rp 300 juta lah paling banyak dicari warga. Pembelinya mayoritas merupakan pasangan suami istri (pasutri) berusia 30 sampai 40 tahun. Untuk rumah dengan banderol harga Rp 500 juta ke atas cukup sulit. Sebab, user banyak mempertimbangkan perbandingan harga.
Selain itu, perizinan kredit dari perbankan kini juga semakin ketat. Itu turut memengaruhi user yang akan membeli dengan kredit. Ada juga beberapa kriteria fasilitas yang banyak dicari user. Mulai dari one gate system hingga fasilitas lingkungan yang tenang. Namun yang paling dicari yakni ketersediaan lahan parkir paling tidak untuk satu mobil.
Saat penjualan rumah komersial menurun, penjualan rumah subsidi terbilang stabil. Seperti disampaikan Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Korwil Malang Dony Ganatha. ”Apalagi ada program BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) gratis, jadi makin banyak masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang mengincar,” ujar Dony.
Di Kota Malang, hanya ada tujuh pengembang yang menyediakan rumah subsidi. Di tempat lain, General Manager CitraLand Puncak Tidar Deddy Hasli Hidayat juga mengakui bahwa penjualan tahun ini menurun. Bahkan belum sesuai target yang ditetapkan pihaknya. Meski begitu, pihaknya tetap optimistis pasar rumah premium akan membaik ke depannya.
Pada semester satu 2024, Deddy mencatat penjualan hingga 60 persen. Namun pada periode yang sama tahun ini, baru terjual 45 persen. ”Justru saat ini unit dengan harga di atas Rp 2,5 miliar lebih diminati konsumen,” jelas Deddy.
Dari pantauan Jawa Pos Radar Malang, ada beberapa strategi yang dilakukan pengembang untuk menghadapi penurunan daya beli warga. Mereka umumnya tidak menurunkan harga. Namun melakukan penyesuaian terhadap tipe rumah. Seperti luas tanah dan bangunan yang dikurangi, sehingga harga rumah lebih terjangkau.
Menurunnya angka penjualan rumah itu juga berbanding lurus dengan menyempitnya lahan permukiman di Kota Malang. Seperti disampaikan Kepala Bidang (Kabid) Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang Uuk Puji Utomo. Dia menyebut, dasar untuk area permukiman tertuang dalam Peraturan Wali (Perwali) Kota Malang Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Malang Tahun 2024-2044.
”Luas lahan untuk perumahan itu adalah 6.478 hektare. Yang masih tersisa paling banyak di Kecamatan Kedungkandang,” kata Uuk, kemarin (4/9). Sekarang, luasan tersebut terus berkurang seiring dengan kebutuhan hunian baru, termasuk perumahan. Sampai kini, pihaknya masih melakukan pendataan terhadap lahan yang sudah terpakai untuk perumahan.
Sebagai contoh yang sudah terdata pada tahun 2024 ada di Kecamatan Kedungkandang. Di sana, ada beberapa perumahan baru yang berdiri. Jika ditotal, terdapat 31.175 hunian di semua perumahan di Kecamatan Kedungkandang.
Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu (DPMPTSP) Kota Malang Arif Tri Sastyawan membenarkan kalau pembangunan perumahan baru kini mengarah ke Kecamatan Kedungkandang. Antara lain di Kelurahan Buring, Wonokoyo, dan Tasikmadu. Selain Kecamatan Kedungkandang, ada juga pengembangan di beberapa kecamatan lainnya.
”Sebagai contoh kalau di Kecamatan Blimbing. Ada perumahan-perumahan baru di sebagian Kelurahan Arjosari dan Pandanwangi,” kata Arif. Selain itu ada di sebagian Kelurahan Tunggulwulung, Kecamatan Lowokwaru, dan sebagian di Kecamatan Sukun.
Arif melihat, tren pembelian hunian baru pada tahun ini cenderung menurun. Yang tumbuh justru hunian subsidi seharga Rp 200 jutaan. Itu tertolong dengan program hunian untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sebaliknya, penjualan rumah dengan harga di atas Rp 500 juta sedikit lesu. (adk/mel/by)
Editor : A. Nugroho