MALANG KOTA - Paguyuban angkot atau Serikat Sopir Indonesia (SSI) Kota Malang menyampaikan keberatannya terkait rencana pengadaan Bus Trans Jatim. Sikap tersebut disampaikan ke perwakilan DPRD Kota Malang dalam audiensi yang berlangsung Senin sore (15/9). Ada 20 sopir angkot yang datang ke kantor dewan.
Mereka didampingi Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang Purwono Tjokro Darsono. Kedatangan mereka diterima Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita bersama perwakilan komisi DPRD. Ketua SSI Kota Malang Stefanus Hari Wahyudi menyatakan kekhawatirannya terhadap rencana operasional Bus Trans Jatim.
Terutama yang akan mengaspal di Kota Malang. Ada kekhawatiran bahwa Bus Trans Jatim bisa menurunkan pendapatan sopir angkot.
Selain itu, kehadiran Bus Trans Jatim dinilai berpotensi menimbulkan kemacetan baru. Mengingat ruas jalan di Kota Malang yang semakin terbatas. ”Sejauh ini kami juga belum pernah diajak berbicara secara formal,” kata lelaki yang akrab disapa Sam Obek itu.
Pihaknya hanya pernah diajak berbicara secara informal oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang R. Widjaja Saleh Putra dan Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Malang Minto Raharjo. Dengan dasar itu, pihaknya menyatakan penolakan kehadiran Bus Trans Jatim. Meski ada rencana untuk melibatkan sopir angkot menjadi sopir feeder atau sopir bus.
Selain karena dua alasan di atas dan minimnya komunikasi, SSI Kota Malang mengaku sudah sering dikecewakan dengan kebijakan pemerintah. Salah satunya saat penerapan satu arah di Kajoetangan Heritage. Pemkot sempat berupaya mencari win-win solution, tetapi sampai sekarang tidak berjalan.
Alhasil, banyak angkot dari trayek berbeda yang saling bersinggungan di sepanjang ruas yang sekarang diberlakukan satu arah. ”Kalau tidak ada solusi begini, lama-lama kami akan semakin habis,” tegas dia. Dalam operasional angkot, paguyuban juga berusaha berbenah. Apalagi setelah adanya kebijakan pemutihan untuk uji KIR. ”Namun di saat kami berbenah kok muncul wacana Bus Trans Jatim,” imbuhnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyatakan bahwa pihaknya bakal menyampaikan aspirasi dari paguyuban angkot. Aspirasi tersebut akan disampaikan kepada perwakilan DPRD Jawa Timur dan Kepala Dishub Provinsi Jawa Timur Nyono.
”Ke depan kami akan terus melakukan follow-up perihal aspirasi paguyuban angkot,” kata Amithya. Selain itu, pihaknya akan memastikan kesiapan-kesiapan yang sudah dilakukan di lingkup Kota Malang terlebih dulu. Sebab, Bus Trans Jatim rencananya terintegrasi dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu.
Pihaknya juga tetap mempertimbangkan rencana lain. Seperti melibatkan sopir angkot menjadi sopir feeder atau sopir bus. ”Saya kira rencana ini menjadi step pertama yang baik. Karena di kota kan banyak jalan kecil, sehingga untuk menjangkau Trans Jatim dibutuhkan feeder,” tambah dia. (mel/by)
Editor : A. Nugroho