MALANG KOTA - Ada satu syarat yang harus dipenuhi Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk meminimalkan kasus keracunan. Yakni mengantongi Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Sampai akhir September ini, 10 SPPG atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kota Malang belum memiliki sertifikat tersebut.
Hal serupa juga terjadi di banyak daerah. Dari informasi yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, secara nasional jumlah yang mengantongi SLHS sangat sedikit. Dari 8.583 SPPG se-Indonesia, baru 34 yang sudah memilikinya.
Maraknya kasus keracunan pada pelaksanaan program MBG membuat pemerintah pusat menekankan kewajiban SLHS. Sebab, di dalam SLHS itu ada upaya pencegahan pencemaran pangan, pemeliharaan lingkungan di sekitar SPPG, dan ketentuan kebersihan peralatan masak.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan, 10 SPPG yang ada sudah melakukan proses pengajuan SLHS. Kemungkinan, dapur MBG bakal mengantongi sertifikat tersebut secara bertahap mulai pekan depan. ”Senin minggu depan kami targetkan sudah ada (yang punya) SLHS,” terang Wahyu.
Dia menerangkan, SLHS merupakan upaya pencegahan tambahan untuk meminimalkan kasus keracunan. Sebelumnya, SPPG telah menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan Badan Gizi Nasional (BGN). ”Saya melihat SOP sudah dijalankan dengan baik oleh SPPG. SLHS ini melengkapi, sesuai dengan arahan pemerintah pusat,” tambah Wahyu.
SOP yang telah diterapkan meliputi proses penerimaan barang, penyimpanan barang, dan proses memasak bahan pangan. Koordinator SPPG Kota Malang Muhammad Athoillah membenarkan belum adanya dapur MBG yang mengantongi SLHS. Namun, sudah ada SPPG yang sudah mengikuti pelatihan penjamah makanan.
Itu merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan sertifikat SLHS. Secara riil, Athoillah memperkirakan butuh waktu sebulan agar seluruh SPPG memiliki SLHS. Sebab, jumlah dapur MBG masih bisa bertambah. ”Dari informasi terbaru, sekarang sudah 13 SPPG yang ada di Kota Malang. Paling lambat satu bulan semua harus mendapatkan SLHS,” ujarnya.
Dia menyampaikan, kebutuhan dapur MBG di Kota Malang mencapai 85 unit. Itu artinya masih kurang 72 SPPG lagi. Saat ini, dapur MBG masih terkonsentrasi di Kecamatan Lowokwaru, Klojen, dan Sukun. Sementara di Kecamatan Blimbing dan Kedungkandang masih minim.
Dari informasi yang dihimpun wartawan koran ini, ada dua SPPG yang sudah mengikuti pelatihan penjamah makanan yang digelar Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang. Yakni SPPG Bahrul Maghfiroh dan SPPG Yayasan LP Maarif NU Klojen.
Kepala Bidang (Kabid) Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Malang drg Muhammad Zamroni mengatakan, kepengurusan SLHS ditarget rampung pada Oktober mendatang. ”Saat ini, kami sudah mulai melakukan sosialisasi kepada pihak SPPG dan rencananya tahapan pengurusan sertifikat dimulai Sabtu mendatang (4/10),” kata dia, kemarin (30/9).
Dalam pelatihan penjamah makanan, pengurus SPPG seperti kepala, staf masak, dan staf cuci harus memahami keamanan pangan. Keamanan pangan itu meliputi pengetahuan cemaran pangan, pemeliharaan lingkungan, pembersihan peralatan, dan kebersihan perorangan. Selain itu juga harus memahami proses produksi pangan siap saji.
Untuk inspeksi kesehatan lingkungan, ada pemeriksaan bangunan. Selain itu ada pemeriksaan pada Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta sarana prasarana. Ada pula tes swab untuk seluruh peralatan yang digunakan. ”Untuk yang pelatihan gratis dari dinkes. Namun, pemeriksaan pada SPPG dan inspeksi kesehatan lingkungan itu berbayar," sebut Zamroni. Pemeriksaan pada SPPG yang wajib dilakukan terdiri dari mikrobiologi makanan dan air. Biayanya Rp 555 ribu.
Pemeriksaan tersebut bekerja sama dengan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda) Kota Malang. Sementara swab alat jasa boga dibanderol Rp 100 ribu untuk satu alat. Ke depan, dinkes berencana menggelar pelatihan penjamah makanan dalam satu hari. ”Pelatihannya berlangsung dari pukul 08.00 sampai 16.00,” beber Zamroni.
Firman Firdiansyah, pengelola Yayasan Kartika Nawa Indonesia yang menjadi mitra SPPG Morse menjelaskan, pihaknya menjadi salah satu SPPG yang sudah mengikuti pelatihan penjamah makanan bersama dinkes. ”Tapi, belum semua relawan ikut pelatihan. Yang ikut mungkin baru lima orang karena kami masih menunggu dari BGN,” jelasnya
Sementara terkait persyaratan SLHS lainnya, Dian-sapaan akrabnya membenarkan kalau pihaknya sudah mendapat sosialisasi dari dinkes. Khusus untuk standar dapur dan operasional, pihaknya sebenarnya sudah menyesuaikan dengan petunjuk teknis yang disusun BGN. Dian memberi contoh pada IPAL.
SPPG Morse sudah belajar dari SPPG lain yang bermitra dengan Yayasan Kartika Nawa Indonesia di Kabupaten Malang. Pihaknya juga memenuhi standar lainnya. Seperti standar bangunan yang ditunjukkan lewat Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Sementara untuk sertifikat baru yang diminta pemerintah pusat, sekarang sedang diproses tim legal.
Pakar Sarankan MBG Menyatu dengan Aktivitas Kurikuler
Total, program MBG di Kota Malang sudah berjalan hampir 9 bulan. Namun belum semua sekolah menerima manfaat dari program itu. Baru 15 persen dari jumlah SD dan SMP yang menerima MBG. Untuk diketahui, jumlah SD di Kota Malang mencapai 284 sekolah. Namun yang menerima MBG masih 46 sekolah.
Banyaknya evaluasi terhadap program MBG memunculkan sejumlah pertanyaan dari kalangan pakar pendidikan. Seperti disampaikan Prof Dr Waras Kamdi MPd, Anggota Tim Penasehat Ahli Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) RI. Menurut dia, tujuan program MBG perlu dipertajam lagi.
”Kalau tujuan awal untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak yang stunting, harusnya khusus diberikan kepada kelompok rentan itu,” ujar pakar pendidikan kejuruan dari Universitas Negeri Malang (UM) itu. Tidak perlu semua anak mendapat MBG karena tidak semuanya kekurangan gizi.
Dengan pembatasan itu, anggaran pendidikan bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan dasar. Seperti perbaikan ruang belajar, peningkatan teknologi pendidikan, hingga pengadaan buku. Apabila tujuan MBG untuk meningkatkan kesejahteraan murid di sekolah, dia menyebut bahwa itu perlu didesain ulang. Sebab, idealnya MBG harus dijadikan bagian dari pendidikan literasi kesehatan dan karakter murid.
Ketika MBG menyatu dengan aktivitas kurikuler sekolah, itu dirasa lebih relevan dengan anak-anak sekarang. Sebagai contoh, murid juga harus diberi pengetahuan unsur-unsur nutrisi dari MBG yang diterimanya dan yang diperlukan tubuh. Selain itu, bisa disambungkan untuk mendidik adab saat makan, tanggung jawab, kedisiplinan, hingga kerja sama antarsiswa.
”Sekarang ini MBG menjadi seperti bisnis raksasa yang dilakukan korporasi baru,” lanjut Waras. Namun sifatnya tetap monopolistik dan tidak didesain menjadi bagian dari proses pendidikan itu sendiri. Hasilnya, dia melihat anak-anak hanya didrop makanan dari luar tanpa ada proses pendidikan lebih lanjut. (adk/mel/aff/by)
Editor : A. Nugroho