Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pembangunan Gerai KKMP di Malang Terganjal Lahan Hijau

NA
Ilustrasi Koperasi Merah Putih
Ilustrasi Koperasi Merah Putih

Advertisement

 

MALANG KOTA - Pelaksana Harian (Plh) Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang Gamaliel Raymond Hatigoran mengungkap faktor penyebab masih banyaknya Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP) yang belum mempunyai gerai. Salah satunya karena pembangunan terkendala terbatasnya lahan.

Ada KKMP yang mempunyai lahan, namun statusnya sebagai ruang terbuka hijau (RTH). Raymond mengatakan, gerai KMP tidak bisa dibangun di zona RTH. Sebab, ketersediaan zona hijau di Kota Malang sendiri sangat terbatas. Saat ini, pemerintah masih berupaya keras memenuhi target tercapainya RTH sebesar 20 persen.

Advertisement

 ”Tidak boleh ruang terbuka hijau dibangun gedung,” tegasnya.

Dia menerangkan, dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) RTH. Pemkot justru diarahkan menambah luasan RTH publik. Bukan menguranginya.

Raymond menjelaskan, penggunaan RTH untuk gerai KMP di Kabupaten Malang bisa dilakukan karena masih banyak lahan.

Advertisement

"Kalau RTH di Kabupaten Malang kemungkinan di atas 80 persen. Tapi kalau di kota, pasti untuk RTH tidak memungkinkan," jelasnya.

Di tengah keterbatasan lahan, Raymond menegaskan, pihaknya meningkatkan penertiban bangunan di atas RTH. Baik yang bersifat permanen maupun sementara. Sebab hingga 2026 masih kekurangan pemenuhan RTH sebesar 13 persen.

Menurutnya, salah satu poin yang dibahas dalam raperda RTH yakni mengembalikan fungsi lahan fasilitas umum (fasum). Selama ini tidak sesuai peruntukan, seperti area taman di sejumlah perumahan.

"Ada misalnya suatu perumahan yang seharusnya ada taman, tapi digunakan untuk parkir. Itu nanti akan kami kembalikan fungsinya menjadi RTH," jelas Raymond.

Advertisement

Artikel Terkait

Naskah Akademik Ranperda Kabel Bawah Tanah Batal Dibahas Tahun Ini

Naskah Akademik Ranperda Kabel Bawah Tanah Batal Dibahas Tahun Ini

”Namun karena pertimbangan waktu dan ada beberapa ranperda lain yang naskah akademiknya masuk prioritas, maka tidak jadi (dibahas) tahun ini,” jelas dia.

Urgent, Kepesertaan BPJS yang Nonaktif Bisa Diurus Lebih Cepat

Urgent, Kepesertaan BPJS yang Nonaktif Bisa Diurus Lebih Cepat

”Kalau kondisi urgent, dalam satu jam bisa langsung aktif,” kata dia.

Kepesertaan BPJS Kesehatan 51 Ribu Warga Kota Malang Dinonaktifkan, Penyebabnya Beragam

Kepesertaan BPJS Kesehatan 51 Ribu Warga Kota Malang Dinonaktifkan, Penyebabnya Beragam

Dari total itu, sebanyak 46.531 warga di antaranya berstatus sebagai Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) atau yang iuran BPJS Kesehatan-nya ditanggung pemkot melalui APBD.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer