MALANG KOTA - Alokasi anggaran untuk tunjangan pegawai Pemkot Malang pada 2026 cukup besar. Totalnya mencapai Rp 275 miliar. Tunjangan itu bakal diberikan kepada 9.913 Aparatur Sipil Negara (ASN).
Besaran tunjangan tersebut disampaikan Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam Rapat Paripurna Jawab Terhadap Pandangan Fraksi DPRD, Rabu lalu (12/11). Wahyu menerangkan, 9.913 ASN itu terbagi dalam dua golongan. Pertama adalah PNS dengan jumlah 4.913 orang.
Selanjutnya yakni Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 5.000 orang. Seperti diketahui, pada tahun ini ada pengangkatan secara besar-besaran tenaga honorer menjadi PPPK. Pengangkatan itu merupakan amanah dari pemerintah pusat.
Bertujuan untuk menghapus tenaga honorer. Namun ujungnya berdampak pada postur belanja dalam APBD 2026. Wahyu menerangkan, anggaran Rp 275 miliar itu dibagi ke dalam empat jenis tunjangan kinerja. Pertama adalah tunjangan berdasar beban kerja, mencapai Rp 172 miliar.
Biasanya, itu merupakan bonus bagi ASN yang jam kerjanya melampaui jam normal. Selanjutnya tunjangan berbasis kondisi kerja senilai Rp 30 miliar. Kemudian ada tunjangan berdasar kelangkaan profesi senilai Rp 1 miliar.
Terakhir ada tunjangan berbasis prestasi kerja senilai Rp 72 miliar. ”Anggaran itu yang sementara tercantum pada RAPBD 2026. Analisanya berdasar jumlah pegawai tahun 2025,” ujar Wahyu.
Menanggapi alokasi itu, Wakil Ketua DPRD Kota Malang Trio Agus Purwono menerangkan bahwa besaran belanja pegawai menjadi masalah tersendiri dalam APBD 2024. Sebab, nominalnya terus meningkat. Di sisi lain, dana transfer dari pemerintah pusat terus menurun.
Menurut Trio, pihaknya masih mencari celah untuk melakukan penyesuaian terhadap belanja pegawai. Mengurangi pos gaji tentu tidak bisa dilakukan. Sebab, besaran gaji ASN memiliki ketentuan tersendiri dari pemerintah pusat.
Dia menyampaikan, untuk tunjangan, bisa disesuaikan dengan kemampuan daerah. Sehingga, legislatif akan mencoba menyisir kemungkinan pengurangan anggaran di tunjangan pegawai tersebut. ”Karena setiap tahun belanja pegawai juga Silpa Rp 100 miliar. Kami harap lebih cermat lagi, khususnya untuk penyusunan tunjangan,” tandas Trio. (adk/by)
Editor : A. Nugroho