MALANG RAYA - Mulai hari ini (20/11), bus Trans Jatim Koridor I Malang Raya resmi beroperasi. Peluncuran bus bakal berlangsung di Balai Kota Malang, pagi ini. Meski sudah siap beroperasi, masih ada beberapa prasarana yang harus dilengkapi.
Manajemen Trans Jatim dan Staf Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Angkutan Jalan Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur Cito Eko Yuli Saputro mengatakan, salah satu prasarana yang belum bisa dipenuhi adalah shelter atau halte bus. ”Shelter bus tidak dibangun bulan ini. Melainkan pada Desember mendatang,” kata dia.
Cito menjelaskan, shelter bus tidak bisa dibangun sekarang karena masih dalam proses perangkaian (fabrikasi) di sebuah workshop. Nanti, shelter bus akan berbentuk portable atau bangunan dengan struktur sementara. Sehingga mudah dipindahkan. Shelter tersebut memiliki lebar 1 meter dan panjang 4 meter.
”Karena belum ada shelter, untuk sementara kami pasangi rambu pemberhentian bus di masing-masing titik,” lanjut Cito. Pemasangan rambu pun masih dilakukan secara bertahap hingga kemarin (19/11). Total, titik pemberhentian bus ada di 67 lokasi dan tersebar di Malang Raya (selengkapnya baca grafis).
Sebelum menetapkan lokasi pemberhentian bus, dishub juga sempat mendapat masukan dari Serikat Sopir Indonesia (SSI) Kota Malang. Masukan tersebut berupa peniadaan rambu bus di sekitar Universitas Negeri Malang (UM) Kampus 2. Sebab, dinilai terlalu dekat dengan Terminal Madyopuro.
Dishub juga mendapat masukan dari Forum Diskusi Transportasi Malang (FDTM). Dalam surat yang dikirimkan kepada Kepala Dishub Jawa Timur tanggal 17 November 2025 itu, FDTM tidak setuju jika rambu bus di sana ditiadakan. Keberadaan shelter atau rambu bus di UM Kampus 2 dinilai penting. Sebab jika tidak ada pemberhentian bus, masyarakat akan kembali menggunakan kendaraan pribadi.
Selain itu, jarak kampus dengan Terminal Madyopuro juga cukup jauh, sekitar 800 meter. Setelah berdiskusi kembali bersama SSI Kota Malang, rambu bus di UM Kampus 2 akhirnya tetap dipasang. Selebihnya, di lokasi-lokasi lain tidak ada perubahan.
Di Kota Malang misalnya, pemberhentian bus berada di Terminal Hamid Rusdi hingga Universitas Muhammadiyah Malang (UMM). Lalu ada beberapa pemberhentian di Kabupaten Malang seperti di Sengkaling, SD Mulyoagung, dan Kantor Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau.
Untuk pemberhentian di Kota Batu salah satunya berada di Kelurahan Junrejo. Selain jumlah lokasi pemberhentian yang banyak, dishub juga terkendala curah hujan. Meski pemasangan rambu sudah dilakukan sejak Minggu lalu (16/11), prosesnya masih belum selesai sampai kemarin. ”Namun, tetap kami upayakan agar seluruh rambu bisa terpasang. Satu hari kami memasang rambu pemberhentian bus di 10 lokasi,” tegas Cito.
Dalam pemasangan rambu, dishub mengutamakan lokasi-lokasi yang potensi penumpangnya cukup tinggi terlebih dulu. Salah satunya di sekitar Malang Town Square (Matos) karena dekat dengan pusat perbelanjaan dan pendidikan.
Cito menambahkan, Bus Trans Jatim nanti bisa masuk ke dua destinasi wisata di Kota Malang. ”Tanggal 17 November lalu, pimpinan Jatim Park ikut melakukan survei. Hasilnya, mereka mendukung bus untuk bisa masuk sampai ke Eco Green Park dan Jatim Park 2,” kata dia.
Di samping persiapan untuk prasarana maupun sarana, dishub juga memastikan kesiapan SDM pendukung Bus Trans Jatim. Salah satunya adalah sopir bus. ”Sopirnya ada yang dari paguyuban angkot sebanyak 30 orang. Lalu dari operatornya ada 18 orang,” sebutnya.
Para sopir sudah menjalani pembekalan hingga coaching clinic dalam tiga hari terakhir. Beberapa persiapan itu diberikan langsung oleh pihak kepolisian. Termasuk pengurusan SIM B1 umum.
Pemkot Pastikan Program BTS Angkot Berjalan 2026
Seiring beroperasinya bus Trans Jatim, Pemkot Malang berupaya menepati janjinya kepada sopir angkot. Yakni merealisasikan angkot sebagai feeder (angkutan pengumpan) dan angkutan sekolah gratis. Rencananya, moda transportasi itu bakal beroperasi pada Januari 2026.
Kabar itu sudah didengar Sekretaris Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Malang Purwono Tjokro Darsono. Menurut dia, Dishub Kota Malang tengah menyiapkan 180 armada untuk tahap pertama penerapan program Buy The Service (BTS).
Sebanyak 100 armada untuk feeder Trans Jatim. Sedangkan 80 armada angkot lainnya bakal dimaksimalkan sebagai angkutan pelajar. ”Kami sudah mendapatkan sosialisasi dari dishub dan fixed armadanya nanti ada 180 angkot. Saat ini tinggal merumuskan aturan tertulisnya,” imbuh Purwono.
Dia menerangkan, meski baru beroperasi Januari 2026, sopir angkot tak mempermasalahkannya. Dari total 180 armada itu, Purwono menyebut bahwa penempatannya tidak dibagi rata per jalur. Nanti akan ada sistem seleksi yang dilakukan Dishub Kota Malang.
Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi sopir agar bisa masuk program BTS. ”Masih ada waktu hingga Januari. Ini akan digunakan sosialisasi ke setiap jalur (angkot),” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Dishub Kota Malang Widjaja Saleh Putra memastikan anggaran BTS bakal dialokasikan pada APBD 2026. Untuk nilainya, saat ini masih dibahas dengan DPRD Kota Malang. ”Yang jelas kami sudah ajukan pada APBD 2026, nilai rupiahnya belum muncul,” ujar Jaya.
Dia menegaskan, jenis angkot yang dilibatkan dalam program BTS tak sembarangan. Dishub Kota Malang telah menetapkan beberapa syarat. Seperti harus lulus uji KIR, kondisi armada layak, dan tahun produksi minimal 2000. Pemkot ingin memastikan layanan BTS benar-benar aman untuk masyarakat dan anak sekolah.
Setelah kelayakan armada, hal lain yang dipertimbangkan yakni layanan sopir. Dengan diterapkan layanan BTS, sopir tidak boleh merokok saat bekerja. Kemudian mereka tidak diizinkan ngetem sembarangan. Sebab, operasionalnya bakal terjadwal.
Jaya mengatakan, rute angkutan pelajar gratis bakal disamakan seperti jalur Bus Halokes. Sedangkan untuk feeder masih akan didiskusikan lagi. ”Teknis angkutan pelajar sama seperti bus sekolah. Mereka nanti dijemput dari satu shelter, bukan ke rumah masing-masing. Ini agar lebih tertib dan efektif,” jelas Jaya.
Editor : A. Nugroho