Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Insentif Guru TK Kabupaten Malang Cair, tapi Jatah Menyusut

I
Penulis: Indah Mei Yunita❯
Rapat dengar pendapat umum antara guru TK dengan anggota DPRD Kabupaten Malang
Rapat dengar pendapat umum antara guru TK dengan anggota DPRD Kabupaten Malang

Advertisement

 

KEPANJEN – Sempat khawatir insentif ditiadakan, para guru TK akhirnya menerima jatah. Namun nominalnya menyusut dibanding tahun sebelumnya. Tahun ini, masing-masing mendapatkan Rp 250 ribu per bulan, sedangkan tahun lalu Rp 500 ribu per bulan.

Pada 2026 ini baru cair tiga bulan, yakni Januari-Maret lalu.

Advertisement

“Setelah kami berkomunikasi dengan bupati, dewan, dan orang-orang yang peduli. Alhamdulillah pada Maret lalu cair untuk tiga bulan. Total yang diterima Rp 750 ribu,” ujar Ketua Ikatan Guru TK Indonesia (IGTKI) Kabupaten Malang Sumihernik setelah menghadiri rapat dengar pendapat umum (RDPU) di gedung DPRD Kabupaten Malang, Selasa lalu (19/5).

Sebelumnya, mereka mendengar kabar bahwa Pemkab Malang menghapus insentif guru TK. Pencairan yang baru tiga bulan, Januari-Maret lalu itu dikhawatirkan tidak berlanjut, sehingga mereka wadul ke dewan. Berdasar data IGTKI Kabupaten Malang, ada 986 TK se-Kabupaten Malang. Namun hanya empat yang berstatus negeri. Yakni TK di Kecamatan Singosari, Bantur, Bululawang, dan Kepanjen.

Sumihernik menyampaikan, dengan banyaknya TK yang berstatus swasta, guru TK yang diangkat PPPK, penempatannya akan berubah. “Kami butuh ada lembaga yang dinegerikan lagi. Supaya kalau ada pengangkatan PPPK, mereka akan dipindah ke SD atau SMP,” katanya.

Advertisement

”Kalau ini dibiarkan, mungkin 15an tahun lagi bisa krisis guru TK karena pindah semua,” tambahnya.

Selain itu, dia mengatakan, banyaknya lembaga yang masih swasta juga membuat para guru masih mengandalkan insentif dari pemerintah. Sebab, honornya masih Rp 200 ribu per bulan. Namun, tahun ini, insentif sempat tertunda karena ada efisiensi besar-besar.

Padahal, dia melanjutkan, bagi guru-guru non-sertifikasi atau non-ASN, insentif tersebut dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan sekaligus kualifikasi.

“Masa guru PAUD yang honornya Rp 200 ribu per bulan tidak mendapatkan perhatian. Padahal pengabdiannya sungguh luar biasa,” katanya. Oleh karena itu, dia berharap insentif tidak hanya diberikan sampai Maret. Tapi April, Mei, dan seterusnya juga bakal cair.

Advertisement

Artikel Terkait

Bisa Tarik Tunai di ATM dan Indomaret, Kartu Garudeya Permudah Nasabah BPR Arta Kanjuruhan

Bisa Tarik Tunai di ATM dan Indomaret, Kartu Garudeya Permudah Nasabah BPR Arta Kanjuruhan

Nasabah PT BPR Arta Kanjuruhan Pemkab Malang kini bisa mengakses uangnya dengan lebih leluasa. Lewat kolaborasi dengan Bank Permata mereka berhasil meluncurkan Corporate Debit Card ATM Garudeya

Pemkab Malang Anggarkan Rp 400 Juta untuk Perbaikan Dua Kelas SDN 1 Ardimulyo

Pemkab Malang Anggarkan Rp 400 Juta untuk Perbaikan Dua Kelas SDN 1 Ardimulyo

Pemkab Malang menganggarkan Rp 400 juta untuk merehabilitasi dua ruang kelas SDN 1 Ardimulyo pada 2026.

2.100 Guru Non-ASN di Kabupaten Malang Belum Terdata Dapodik, Ini Dampaknya

2.100 Guru Non-ASN di Kabupaten Malang Belum Terdata Dapodik, Ini Dampaknya

Sekolah membutuhkan tenaga pengajar, tetapi pembayaran honor sebagian guru non-aparatur sipil negara (non-ASN) masih terkendala pendataan. Di Kabupaten Malang, 2.100 guru non-ASN disebut belum terakomodasi dapodik.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer