MALANG KOTA - Jumlah UMKM di Kota Malang mencapai 90 ribu. Namun baru 30 persen yang bisa mendapat pendampingan dari Pemerintah Kota Malang. Satu penyebabnya, anggaran yang terbatas. Dialokasikan Rp 3 miliar untuk UMKM binaan Dinas Koperasi dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita dalam Talkshow Pemberdayaan UMKM Naik Kelas, Sabtu lalu (29/11) mengatakan, butuh terobosan untuk memanfaatkan dana yang kecil itu agar maksimal. ”Kami coba petakan kembali pihak dari luar pemerintahan yang bisa diajak berkolaborasi,” ujar politikus PDI Perjuangan itu.
Amithya juga melihat, masih banyak daerah di Kota Malang yang belum tersentuh bantuan UMKM. Itu karena, selama ini penyaluran dana berfokus di satu titik saja. Menurutnya, setiap daerah di tingkat kelurahan perlu memiliki kelas UMKM untuk memantau dan membimbing para penjual dalam jangka panjang.
Memasukkan tenant klinik UMKM di setiap kegiatan kelurahan, misalnya. Mulai dari pertemuan antar warga atau saat penyelenggaraan pasar murah. Namun, dia mewanti-wanti petugas klinik UMKM tidak bisa sembarangan.
Paling tidak petugas harus tegas dan bisa memberi solusi UMKM saat itu juga. Sistemnya bisa saling mengisi, seperti klinik UMKM di Mal Pelayanan Publik (MPP) sudah bagus, bisa digilir untuk berjaga di daerah lainnya.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat dalam forum yang sama juga menjelaskan, mayoritas keluhan UMKM ada pada tiga aspek. Pembiayaan, kreativitas kemasan, serta cara pemasaran. Dirinya setuju melibatkan pihak kelurahan untuk ikut membina UMKM.
”Ada yang mengeluh, katanya belum ada sentra untuk UMKM,” papar Wahyu. Itu juga menjadi isu yang sedang dikaji olehnya. Menurutnya, pihaknya masih menyusun roadmap perbaikan. Harapannya pekerjaan rumah di UMKM bisa secara bertahap teratasi. (aff/gp)
Editor : A. Nugroho