MALANG KOTA - Djoko Prihatin resmi memimpin DPD Golkar Kota Malang setelah terpilih secara aklamasi pada 14 Desember 2025 lalu. Namun, masih ada kader yang tidak setuju dengan pemilihan dirinya. Mereka pun menggelar pertemuan di Kantor DPD Golkar Kota Malang , kemarin sore (3/1).
Dewan Pertimbangan (Watimbang)/Sesepuh Partai Golkar Kota Malang mengklaim ada 250 kader yang hadir. Secara khusus mereka menyampaikan lima tanggapan terkait pemilihan Ketua DPD Golkar Kota Malang.
Yang pertama, watimbang sudah melakukan koordinasi dan pendalaman. Poin kedua, dari hasil pendalaman, mereka menemukan sejumlah kejanggalan serius.
Seperti waktu pendaftaran bakal calon ketua DPD Kota Malang yang hanya dibuka sekitar 3 jam dan pelaksanaannya dilakukan di Surabaya. Sehingga, menutup ruang kompetisi yang sehat. Poin selanjutnya, mereka menyoroti persyaratan pendidikan calon ketua DPD.
Poin keempat, watimbang menilai permohonan kader akar rumput Golkar dinilai masuk akal serta tidak dapat diabaikan. Poin kelima, mereka meminta Djoko Prihatin menyampaikan klarifikasi yang jujur.
Agus Sukamto, senior sekaligus Watimbang DPD II Partai Golkar Kota Malang menjelaskan, dari lima pimpinan kecamatan (PK), hanya sebagian saja yang menyatakan dukungan terhadap pemilihan Djoko Prihatin.
”Itu pun diputuskan sepihak oleh ketua PK. Tidak ada koordinasi dengan anggota, tanpa musyawarah, dan tanpa melibatkan pengurus di tingkat kelurahan sebelum penandatanganan dukungan,” jelas dia.
Persoalan lain terkait syarat pencalonan ketua DPD yang mewajibkan pendidikan sarjana (S1) atau setara D-3. ”Yang bersangkutan (Joko Prihatin) diketahui hanya lulusan SMA/SMK. Namun dalam dokumen yang diserahkan mencantumkan diri S1,” sebut Agus.
Dia khawatir jika praktik-praktik itu dibiarkan, kebohongan akan dinormalisasi. Transaksi jabatan juga berpotensi dilegalkan dan pelanggaran konstitusi akan diwariskan. ”Ini bisa menjadi tradisi buruk dan amoral dalam tubuh Partai Golkar Kota Malang,” sambungnya.
Di tempat lain, Ketua DPD Kota Malang periode 2025-2030 Djoko Prihatin memilih menghargai pendapat dan pilihan masing-masing kader partai. Sebagai ketua terpilih, dia terus berupaya merangkul seluruh kader. Djoko juga menegaskan bahwa terpilihnya dia sebagai ketua sudah berdasar AD/ART, juklak, maupun juknis.
”Itu landasan mengambil keputusan di musda, sehingga muncul nama saya sebagai Ketua DPD Kota Malang,” kata dia. Persyaratan yang dipenuhi meliputi suara dari 3 PK. Yakni PK Lowokwaru, PK Blimbing, PK Klojen, dan sebagian suara dari Kecamatan Sukun maupun Kecamatan Klojen.
Sementara untuk kandidat lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal 30 persen suara. Kandidat Abah Anton hanya mengantongi suara dari kelurahan. Padahal, persyaratan yang harus dipenuhi adalah suara dari tingkat kecamatan.
Sementara kandidat lain yakni Rudy Nugroho mengantongi suara dari PK Kedungkandang. Untuk suara dari PK Klojen yang diberikan kepada Rudy hanya dari ketua PK dan wakil sekretaris. ”Kalau di persyaratan harusnya ketua PK dan sekretaris,” terang Djoko.
Selain suara, Djoko menyampaikan bahwa dari segi masa kepengurusan di organisasi, pihaknya juga memenuhi syarat. Sebab, sudah hampir tiga periode di masuk dalam kepengurusan. Demikian pula dengan pendidikan.
Dia turut menepis kabar bahwa dirinya hanya lulusan SMA/SMK. Dia memastikan sudah lulus secara resmi dengan ijazah S1 Manajemen dari Institut ASIA. Di tengah polemik yang terjadi, Djoko tetap berupaya melakukan konsolidasi bersama senior maupun pengurus partai lainnya.
Konsolidasi pertama berlangsung pada 30 Desember 2025. ”Ada 300 orang yang hadir,” kata dia. Untuk semakin memperkuat solidaritas partai, ke depan Djoko akan menggelar konsolidasi lanjutan. Dia bakal terus merangkul kader dan aktif turun ke lapangan. (mel/by)
Editor : A. Nugroho