MALANG KOTA – Legislator menyorot tingginya belanja pegawai dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026. Dibandingkan belanja tak langsung, komposisi belanja pegawai mencapai 49,9 persen.
Wakil Ketua Komisi C DPRD Kota Malang Dito Arief Nurakhmadi mengatakan, besarnya belanja pegawai memengaruhi komposisi anggaran di setiap perangkat daerah (PD). Dia mencontohkan anggaran di dinas lingkungan hidup (DLH), mayoritas anggaran mengalir untuk biaya operasional dan gaji pegawai.
Menurut dia, Hal itu menjadi masalah serius bagi dinas yang membutuhkan anggaran
besar untuk pelayanan publik. ”Belanja pegawainya membengkak kemudian ada pengurangan TKD (transfer ke daerah). Ini membuat anggaran DLH sangat minim,”
ujarnya kemarin.
Di sisi yang lain, Dito menyebut bahwa anggaran pelayanan publik mengalami penurunan drastis, seperti penanganan sampah. Dari 2025 lalu dianggarkan Rp 4 miliar, tahun ini merosot hanya Rp 300 juta. Kemudian pemeliharaan taman juga menurun.
Dari sebelumnya Rp 7 miliar pada 2025, menjadi Rp 390 juta tahun ini. ”Seperti anggaran
sampah kami upayakan bisa Rp 1 miliar. Ternyata hanya sampai Rp 350 juta,” terang Dito. Karena alokasi tersebut dianggap terlalu kecil, pihaknya akan mengupayakan
penambahan pada Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD 2026.
Dampak lain, lanjut Dito, terasa pada pemeliharaan taman. Karena minimnya anggaran untuk ruang terbuka hijau, pihaknya tidak melarang pembayaran toilet pada Alun-alun Merdeka asalkan secara sukarela tanpa paksaan.
”Kami berharap tidak membebani pengunjung. Pada Perda Kota Malang tidak ada retribusi toilet, sehingga penarikan dengan disertai tarif bisa menjadi pungutan liar. Jalan tengahnya adalah pembayaran sukarela,” kata politisi Partai Nasdem itu.
Terpisah, Pelaksana Harian (Plh) Kepala DLH Kota Gamaliel Raymond Hatigoran mengatakan, dengan terbatasnya anggaran pihaknya mengupayakan kerja sama dengan pihak ketiga. Seperti yang sudah dilakukan terhadap Alun-alun Merdeka.
Pihaknya bekerja sama dengan Bank Jatim. ”Kami juga upayakan perbaikan TPS dengan
CSR (Corporate Social Responsibility). Dengan anggaran yang terbatas, kerja sama dengan
swasta perlu ditingkatkan,” tutur Raymond. (adk/dan)