MALANG KOTA - Realisasi program bantuan Rp 50 juta per RT atau RT Berkelas sedikit tersendat. Sebelumnya, program yang menjadi janji politik Wahyu Hidayat-Ali Muthohirin itu kabarnya mulai terealisasi pada bulan Februari.
Namun sampai pertengahan Maret belum ada tanda-tanda bakal terlaksana. Tersendatnya realisasi RT Berkelas itu disebabkan proses pengecekan dan evaluasi terhadap beberapa usulan yang belum rampung.
Khususnya yang bersifat pengadaan barang. Contoh yang kini mendapat sorotan khusus yakni usulan pengadaan meja, kursi, dan tenda. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut, banyak usulan pengadaan barang yang perlu dievaluasi.
Sebab, dikhawatirkan bisa menjadi masalah atau temuan baru untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI.
”Ada usulan pengadaan kursi, meja, tenda, tapi tidak ada tempat menyimpan. Itu dikhawatirkan bisa menjadi masalah pada kemudian hari,” ujarnya.
Wahyu mengatakan, jika tidak ada tempat penyimpanan seperti balai RT atau gedung serba guna, pengadaan bisa dicurigai BPK atau KPK.
Terlebih bila barang realisasi dari program RT Berkelas disimpan di rumah ketua RT. Itu akan menjadi temuan BPK. Masuk dugaan digunakan untuk kepentingan pribadi. Bukan kepentingan masyarakat.
”Contoh seperti itu yang kami cek dua kali terlebih dahulu. Jangan sampai anggaran yang besar menjadi masalah (di kemudian hari),” tandasnya.
Beranjak dari hal tersebut, tiga usulan pengadaan itu tidak akan direalisasikan terlebih dahulu. Pemilik kursi N1 itu menerangkan, kemungkinan realisasi yang didahulukan yakni usulan non-fisik.
Dia menjanjikan pelaksanaan program bisa dimulai bulan depan. ”Insya Allah setelah Lebaran bisa mulai dilaksanakan,” imbuh Wahyu.
Di tempat lain, Camat Kedungkandang Fahmi Fauzan menuturkan, hingga pertengahan Maret belum ada pelaksanaan program RT berkelas di wilayahnya. Pekan lalu, sempat ada rapat koordinasi bersama seluruh jajaran Pemkot Malang.
”(Rapat) itu untuk evaluasi usulan. Tiga program seperti pengadaan tenda, kursi, dan meja memang menjadi sorotan utama,” kata dia.
Fahmi menuturkan, pengadaan tiga keperluan itu perlu evaluasi karena beberapa alasan. Pertama, karena anggarannya besar. Dari pantauan pihaknya, jika dikalkulasikan, ada satu kelurahan yang mengajukan pengadaan kursi hingga Rp 1,2 miliar.
Anggaran sebesar itu membuat teknis pengadaan harus lebih diperhatikan. ”Mungkin perlu ada konsolidasi untuk pengadaan kursi. Karena setiap RT model kursinya berbeda-beda,” terang Fahmi.
Dia menambahkan, ada yang mengusulkan pengadaan kursi dengan tiga kaki, lima kaki hingga tujuh kaki. ”Untuk realisasi musrenbang dan pokir dewan sudah mulai terealisasi. Sedangkan RT Berkelas memang masih perlu waktu lagi,” ucap Fahmi. (adk/by)
Editor : Aditya Novrian