MALANG KOTA, RADAR MALANG - Semakin banyak penerima MBG di Kota Malang menuntut kualitas layanan yang baik. Kalangan legislatif mendukung penutupan sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah, dengan tujuan melakukan evaluasi menyeluruh agar program berjalan sesuai standar.
Anggota Komisi D DPRD Kota Malang Suyadi menyoroti kasus paling parah yang terjadi di Kecamatan Lowokwaru. “Ada satu SD yang menerima MBG berbelatung selama dua hari. Hal ini tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kesehatan anak-anak,” ujarnya.
Suyadi menegaskan, penutupan sementara SPPG yang bermasalah adalah langkah tepat. “Kami berharap evaluasi bisa dilakukan menyeluruh sehingga SPPG tersebut bisa memberikan layanan terbaik ke depan,” katanya.
Baca Juga: Evaluasi Program MBG di Kota Malang Selama Ramadan, Menu Dianggap Gagal Penuhi Standar Gizi
Temuan berulang ini, menurut Suyadi, menunjukkan adanya kegagalan sistemik dan harus menjadi peringatan bagi dapur MBG lain untuk menyiapkan menu sesuai SOP.
Selain itu, Suyadi menyoroti aturan terbaru yang mewajibkan setiap SPPG mencantumkan harga dan komposisi gizi menu MBG. “Jika aturan ini diabaikan, seharusnya ada sanksi tegas bagi SPPG. SOP sudah ada, namun pelaksanaannya belum konsisten. Pemkot harus memantau agar program pusat ini berjalan sesuai prosedur,” tegas politikus Nasdem itu.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta menyatakan pihaknya akan menggelar pertemuan dengan seluruh SPPG. Pertemuan ini bukan sekadar evaluasi, tapi juga untuk membantu jika ada kendala operasional di dapur MBG.
Baca Juga: Hentikan Sementara Operasional Satu SPPG Bermasalah di Kota Malang
“Dari analisis awal, ada SOP yang belum dijalankan dengan benar. Kami akan mendengar langsung dari SPPG agar kasus menu berbelatung tidak terulang,” ujarnya.
Langkah ini menunjukkan keseriusan DPRD Kota Malang dalam memastikan MBG tidak hanya tepat sasaran, tapi juga aman dan higienis. Penutupan sementara, audit, dan pengawasan ketat diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan MBG, sehingga kesehatan siswa tetap terjaga dan kepercayaan masyarakat terhadap program ini tidak terganggu. (adk/adn)
Editor : A. Nugroho