MALANG RAYA, RADAR MALANG - Selain operasional Bus Trans Jatim, Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Jawa Timur kini tengah membuka opsi kerja sama pengadaan feeder (angkutan pengumpan). Tahun ini, dishub memberi penawaran pengadaan feeder untuk empat daerah. Dua di antaranya yakni Kota Malang dan Kabupaten Malang.
Kepala Seksi (Kasi) Sarana dan Angkutan Jalan Dishub Provinsi Jawa Timur Cito Eko Yuly Saputro mengatakan, rencana penambahan armada Bus Trans Jatim sampai sekarang belum ada. Sebab, dalam APBD Provinsi Jatim 2026 juga tidak tercantum.
Yang tercantum justru anggaran untuk kerja sama feeder. Daerah yang mendapat tawaran kerja sama meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Kediri, dan Kabupaten Sidoarjo. ”Kami belum menyampaikan penawaran secara resmi. Baru sebatas pembicaraan informal dengan Dishub Kota Malang dan DPRD Kota Malang,” ucap Cito.
Dia menyebut bahwa anggaran untuk kerja sama sudah ada. Nilainya sekitar Rp 20 sampai Rp 28 miliar. Sebab, satu daerah mendapat jatah pengadaan feeder senilai Rp 5 miliar sampai Rp 7 miliar. Cito melanjutkan, mekanisme kerja sama bakal berlaku selama satu tahun.
Pengadaan armada dan pembiayaan awal bakal ditanggung Dishub Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya, pengelolaan maupun pembiayaannya ditanggung oleh masing-masing pemerintah daerah. Untuk anggaran yang turun berbeda-beda.
Tergantung kesepakatan jika nanti pemerintah daerah mau menjalin kerja sama pengadaan feeder. ”Yang jelas kami menyediakan 10 sampai 15 armada baru sehingga lebih safety. Jenisnya mungkin seperti Gran Max atau Elf,” imbuh Cito.
Cito menjelaskan, anggaran yang digelontorkan kepada satu daerah tidak hanya untuk satu armada. Melainkan juga untuk biaya operasional kendaraan (BOK). Mulai dari pemeliharaan hingga gaji sumber daya manusia (SDM) seperti sopir yang terlibat dalam operasional feeder. Namun hanya berlaku setahun.
Terkait SDM, Cito menyampaikan bahwa kebutuhan untuk feeder sekitar 30 orang. Sebab sistem kerja dalam sehari terbagi menjadi dua shift. Setiap shift diisi oleh 15 sopir jika feeder yang beroperasi mencapai 15 armada. ”Kemudian ditambah 10 persen atau 3 sopir lagi sebagai cadangan jika ada yang libur atau sakit,” terang Cito.
Jika sudah disetujui, dishub akan memberikan pendampingan. Mulai dari penyusunan skema operasional, administrasi, SOP, hingga prosedur pengadaan barang dan jasa. Pendampingan dilakukan karena terkadang ada pemerintah daerah yang khawatir dengan proses pengadaan.
Cito menyatakan, sampai saat ini belum ada daerah di Jawa Timur yang mendapat penawaran kerja sama. Baru Kota Surabaya yang digandeng Kementerian Perhubungan (Kemenhub) RI untuk pengadaan Bus Trans Semanggi Suroboyo.
Dia menambahkan, kerja sama itu bakal ditawarkan sebagai bentuk dorongan agar transportasi publik semakin populer. Apalagi untuk daerah-daerah padat seperti Kota Malang. Sudah saatnya dialihkan menggunakan transportasi publik. ”Kalau tidak tiga sampai empat tahun lalu lintasnya akan semakin crowded,” tegas dia. (mel/by)
Editor : Bayu Mulya Putra