MALANG KOTA-RADAR MALANG– Sejumlah pengambilan kebijakan yang dilakukan Pemkot Malang mendapatkan kritik dari kalangan legislatif. DPRD Kota Malang menilai keputusan pemerintah belum banyak mengandalkan atau berbasis data-data. Sehingga kebijakan yang dikeluarkan belum sepenuhnya maksimal.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita mencontohkan, ada dua penanganan masalah yang belum menggunakan kebijakan yang maksimal. Pertama terkait kemacetan, lalu penanganan masalah banjir di Kota Malang.
Menurutnya, tanpa data yang lengkap kebijakan dari pemerintah hanya akan bersifat administratif. Berpotensi tidak memberikan sebuah solusi yang maksimal. ”Data harus menjadi dasar penentuan, jangan sampai tidak menyasar kebutuhan riil masyarakat,” tegasnya.
Amithya menjabarkan, pemanfaatan data yang terperinci mempunyai beragam fungsi. Salah satunya, membentuk langkah penyelesaian secara berkelanjutan. Sehingga tak sampai menghamburkan penggunaan anggaran daerah.
Dia menyampaikan, permasalahan data ini merupakan hasil dari evaluasi penggunaan APBD 2025. Legislator Dapil Kedungkandang itu mengatakan, sebenarnya pemkot sudah berupaya menyelesaikan masalah kemacetan dan banjir. Tetapi langkah itu belum berjalan maksimal. Itu dibuktikan dengan masih banyaknya keluhan warga terkait macet dan banjir.
”Data ini penting untuk memformulasikan kebijakan untuk siapa. Jangan sampai pelaksanaan program hanya menggugurkan kewajiban,” ungkap Amithya. Dampaknya, bisa membuat pemakaian anggaran terbuang tanpa hasil.
Selain untuk penanganan banjir dan macet. Legislatif juga menyoroti penggunaan data untuk menuntaskan kemiskinan dan stunting. Amithya menilai, penurunan kedua hal tersebut tidak boleh hanya sebatas angka.
Namun harus ada data lanjutan, agar masyarakat benar-benar mentas dari kemiskinan. ”Tidak hanya sekadar data kemiskinan turun, seharusnya lebih detail. Mereka yang berhasil keluar dari garis kemiskinan, sekarang seperti apa,” ucapnya.
Dia yakin, saat kebijakan-kebijakan terwujud yang akan mendapat citra baik adalah Pemkot Malang. Karena programnya benar-benar bermanfaat. Tidak sekadar menampilkan formalitas data berupa angka-angka saja.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat memastikan bakal memperbaiki penggunaan kebijakan pendataan dalam mengambil keputusan. Saran dan kritikan dari legislator bakal menjadi bahan evaluasi untuk pemerintah ke depan. ”Setiap tahun kebijakan pemkot memang tidak sempurna. Maka dari itu butuh saran dan pengawasan dari dewan,” tuturnya. (adk/gp)
Editor : Galih R Prasetyo