Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Daycare to Nightmare?

B
Penulis: Bayu Mulya Putra❯
Bayu Mulya Putra, Jurnalis Jawa Pos Radar Malang
Bayu Mulya Putra, Jurnalis Jawa Pos Radar Malang

Advertisement

 
Kalau sudah kejadian, baru ada tindakan. Langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang baru dipikirkan. Itu jadi satu dari sekian penyakit lama di negeri ini yang tak kunjung sembuh. 

Kasus daycare di Jogjakarta mencuat. Perhatian langsung mengarah ke sana. Kasus serupa berembus lagi dari Aceh, perhatian semakin intens. Sikap tegas baru ditunjukkan para pemangku jabatan.

Advertisement

Angin segar terhadap daycare atau tempat penitipan anak itu sebelumnya sempat berembus pada pertengahan 2024. Dua aturan diterbitkan pemerintah. Yang pertama Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Layanan Pemenuhan Hak Anak.

Peraturan itu ditetapkan pada 12 Juni 2024. Kurang dari sebulan, tepatnya 2 Juli 2024, disahkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2024 tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan. Aturan itu jamak disebut dengan UU KIA.

Sayangnya tidak terlihat implikasi nyata dari dua regulasi tersebut. Ada kesan pemerintah hanya membuat aturan. Belum jelas proses pengawasan terhadap aturan yang diberlakukan. Apalagi bantuan dalam bentuk insentif atau subsidi.

Contohnya pada Pasal 30 UU KIA. Di dalamnya dijelaskan bahwa pemberi kerja wajib menyediakan fasilitas penunjang yang layak bagi ibu-ibu. Salah satunya yakni fasilitas tempat penitipan anak.

Belum jelas apakah ada insentif yang diberikan pemerintah kepada pemberi kerja yang menaati aturan itu. Belum jelas pula bagaimana sistem pengawasan dan bentuk sanksinya bagi yang tidak menaati. 

Ada kesan pemerintah melempar tanggung jawab kepada pemberi kerja, yang mayoritas tentu perusahaan swasta. Pemerintah kita seharusnya belajar ke Pemerintah Australia, Jepang, dan Korea Selatan. Daycare atau di sana disebut childcare, benar-benar diawasi secara ketat.

Australia punya sistem yang dinamakan dengan The National Quality Framework (NQF). Dijalankan sejak 2012 lalu, sistem itu lah yang mengatur, menilai, dan mengawasi pendidikan serta perawatan anak usia dini. Pemerintah Australia juga memberikan subsidi bagi mereka yang memanfaatkan layanan daycare.

Nilai subsidinya bisa mencapai 90 persen dari total biaya daycare. Itu bisa berlaku untuk warga negara Australia. Permanent resident dan mahasiswa internasional juga bisa mendapat subsidi itu. Nominalnya bisa mencapai 35 persen.

Jepang juga melakukan hal serupa. Istilah daycare di sana adalah hoikuen. Pengawasan di Australia dan Jepang sama-sama ketatnya. Mereka yang bekerja di daycare wajib mengantongi lisensi khusus. Di Jepang dinamakan hoiku mama.

Advertisement
Editor : A. Nugroho
Sumber : Radar Malang

Artikel Terkait

Pembukaan MPLS Diresmikan Tiga Menteri

Pembukaan MPLS Diresmikan Tiga Menteri

Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dimulai serentak, kemarin (13/7). Tahun ini pengenalan sekolah fokus pada tiga aspek ramah. Yaitu ramah anak, ramah lingkungan, dan ramah biaya. Itu sesuai Peraturan Menteri

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer