MALANG KOTA, RADAR MALANG – Upaya pengendalian harga cabai rawit mulai menunjukkan hasilnya. Dari harga sebelumnya Rp 120 ribu, kini bisa ditekan hingga Rp 70 ribu per kilogram. Penurunan itu diklaim merupakan buah dari program Warung Tekan Inflasi (WTI) yang dilaksanakan di Pasar Blimbing.
Program WTI sendiri sudah dimulai sejak 29 Mei lalu. Berbeda dengan pasar murah, WTI dilaksanakan di pasar tradisional. Sehingga, selain masyarakat, WTI bisa menyasar pedagang pasar. Harga barang yang ditawarkan memang lebih terjangkau.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menuturkan, dalam WTI pihaknya membanderol harga cabai rawit dan keriting hanya Rp 40 ribu per kilogram. Itu artinya tiga kali lipat lebih rendah dari harga tertinggi di pasaran, yakni senilai Rp 120 ribu.
Dia menerangkan, pasokan cabai yang dijual berasal dari hasil kerja sama antar-daerah. Dengan petani dan pemasoknya dari Kabupaten Lumajang. Komoditas tersebut dibeli langsung dan dijual kembali kepada masyarakat tanpa mengambil keuntungan.
”Dijual dengan harga di bawah pasaran untuk menjaga kestabilan harga dan melindungi daya beli warga Kota Malang,” jelasnya. Dampak program tersebut tidak hanya dirasakan pembeli di Pasar Blimbing.
Kebijakan itu juga mulai memengaruhi harga cabai di sejumlah pasar tradisional lainnya. Kehadiran cabai murah di tengah masyarakat memaksa mekanisme pasar bergerak lebih sehat. Sehingga harga perlahan menurun.
Menurut Wahyu, intervensi langsung di pasar jauh lebih efektif dibanding distribusi biasa. Sebab, masyarakat dapat melihat dan merasakan langsung manfaatnya. Efek psikologis juga membuat pedagang menyesuaikan harga agar tetap kompetitif.
”Harga di pasar-pasar lain ikut bergerak turun karena masyarakat memiliki pilihan membeli dengan harga lebih murah,” kata dia. Untuk memastikan distribusi tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu, Pemkot Malang menerapkan pembatasan pembelian. Yakni maksimal dua kilogram per orang dengan menunjukkan KTP.
Rencananya, WTI akan terus bergulir hingga pekan depan. Pemerintah pusat juga melakukan pemantauan setiap pekannya terhadap kenaikan harga bahan pokok. Pemerintah daerah diinstruksikan melakukan intervensi jika terjadi peningkatan harga cukup signifikan. (adk/by)
Editor : Bayu Mulya Putra