MALANG KOTA, RADAR MALANG - Alokasi anggaran Pemkot Malang untuk program feeder atau angkutan pengumpan Bus Trans Jatim belum diputuskan. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengaku masih mempelajari skema bantuan dari Pemprov Jatim.
Rapat perdana pembahasan feeder antara Pemkot Malang dan Pemprov Jatim baru dilakukan di Surabaya, kemarin. Untuk diketahui, selain Bus Trans Jatim, Pemprov Jatim menyatakan kesiapan menggelontorkan stimulus untuk feeder angkot.
Anggarannya Rp 2 miliar sampai Rp 5 miliar. Bantuan itu untuk tahun 2026 dan 2027. Namun program itu memberikan satu syarat, Pemkot Malang harus siap mengalokasikan anggaran feeder pada 2028.
Wahyu Hidayat menegaskan, pihaknya tidak ingin terburu-buru dalam mengalokasikan anggaran feeder. Sebab, perlu kajian mendalam sebelum menyatakan kesiapan menyiapkan anggaran pada 2028. ”Setelah pertemuan hari ini (kemarin), kami akan mempelajari, kemudian menyosialisasikan kepada angkot,” ujar dia.
Pertemuan tersebut akan membahas lebih detail bentuk bantuan keuangan dan skema pengoperasian feeder. Apakah menggunakan armada angkot eksisting. Atau, dengan pengadaan unit baru seperti Bus Trans Jatim. ”Melalui pertemuan itu kami ingin memastikan tidak ada yang miss,” tandas Wahyu.
Menurut dia, selama ini muncul beragam informasi mengenai bantuan tersebut. Misalnya pengelolaannya langsung berada di Pemkot Malang melalui dinas perhubungan. Maupun digunakan untuk memberdayakan angkutan kota yang sudah ada.
Karena itu, Pemkot Malang ingin memperoleh petunjuk yang jelas sebelum menyampaikan skema program kepada masyarakat dan pelaku angkutan. ”Saat kami menerima bantuan keuangan harus jelas skemanya seperti apa. Untuk itu kami detailkan melalui rapat tersebut,” kata dia.
Ditanya terkait kekuatan APBD jika mengalokasikan angka yang serupa dengan bantuan provinsi, Wahyu mengaku tidak ingin berandai-andai terlebih dulu. Setelah mendapatkan skema yang jelas, dia bakal melihat ketersediaan anggaran yang ada.
”Kami hitung ulang lagi, khawatir sekarang siap, ternyata nanti tidak siap saat tahun berjalan,” tutur orang nomor satu di Pemkot Malang itu.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Siraduhitta mengatakan, legislatif dari awal mendorong pemkot segera merespons bantuan provinsi.
Karena, lanjut dia, transportasi publik di Kota Malang kenyataannya belum terintegrasi dengan baik. ”Kalau lihat sekarang Bus Trans Jatim baru ada di jalan protokol,” terangnya.
Dengan program feeder itu, dewan meyakini integrasi angkutan akan diperluas. Amithya menegaskan, sudah waktunya Pemkot Malang memberikan perhatian lebih terhadap transportasi umum.
”Kami juga mengingatkan perubahan transportasi jangan sampai meninggalkan yang sudah ada. Angkot harus diberdayakan,” pungkasnya. (adk/by)
Editor : Bayu Mulya Putra