MALANG KOTA, RADAR MALANG - Salah satu relawan ambulans Kota Malang yang bernama Antok Pribadi menyebut bahwa aktivasi kembali kepesertaan BPJS Kesehatan lebih mudah. ”Kalau kondisi urgent, dalam satu jam bisa langsung aktif,” kata dia.
Sebagai contoh, Antok kerap membantu korban kecelakaan yang butuh operasi dengan cepat. ”Untuk aktivasi kembali tinggal minta pernyataan surat rawat inap ke loket pendaftaran rumah sakit. Lalu menyiapkan KTP, KK, dan nomor telepon,” imbuh dia.
Antok menyebut, rata-rata yang BPJS Kesehatannya dinonaktifkan jarang melakukan pengecekan. Selain itu ada yang tidak pernah memanfaatkan layanan. Antok menambahkan, aktivasi BPJS Kesehatan di Kota Malang relatif lebih cepat dibanding daerah lain.
Sementara itu, dari pantauan koran ini, dampak penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan mulai dirasakan sejumlah warga. Seperti disampaikan Supatmi, warga Jalan Muharto, Kelurahan Kotalama, Kecamatan Kedungkandang.
Kepada Jawa Pos Radar Malang, dia mengaku baru tahu kepesertaan BPJS-nya dinonaktifkan ketika datang ke puskesmas untuk memeriksakan kondisi kesehatannya, September lalu. Saat itu, penyakit sesak napas yang dideritanya kambuh.
Setelah menelusuri informasi ke pihak kelurahan, Supatmi tahu bahwa dirinya masuk dalam kelompok desil 6. Itu menjadi alasan yang disampaikan pihak kelurahan terkait penonaktifan kepesertaan BPJS-nya.
”Saya ikut anak, jadi mungkin dilihat dari anak saya. Tapi sekarang sudah pindah, tidak satu rumah,” ujar dia. Sehari-hari, Supatmi bekerja sebagai pengupas bawang. Untuk setiap lima kilogram bawang yang dia kupas, ada upah Rp 10 ribu yang bisa didapat.
Keluhan serupa juga disampaikan Tur’ah, warga Muharto yang sudah berusia 77 tahun. Dia mengaku dulu pernah menjalani operasi katarak. Semua biayanya ditanggung BPJS. Awal Oktober lalu, dia merasakan sakit pada mata yang pernah dioperasi.
Tur’ah pun hendak melakukan pemeriksaan lanjutan. ”Mau minta rujukan ke rumah sakit yang dulu operasi. Mau tanya ke dokternya kok mata saya sakit sama agak buram,” ujar dia.
Saat itu lah dia mengetahui bahwa kepersertaan BPJS-nya sudah dinonaktifkan. Setelah itu dia diarahkan untuk melakukan pemeriksaan secara langsung ke rumah sakit.
Lurah Kotalama Arif Wahyu Hidayat memastikan bahwa pihaknya aktif memfasilitasi warga ketika mengalami kendala kepesertaan BPJS Kesehatan.
”Dari pihak kelurahan membantu berkoordinasi dengan Dinas Sosial (Dinsos), Dinas Kesehatan (Dinkes), serta Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) untuk menindaklanjuti pengaduan masyarakat,” ujar dia
Menurut dia, penanganan setiap warga tidak bisa disamaratakan karena terdapat sejumlah faktor yang memengaruhi status kepesertaan. Mulai dari perubahan kondisi pekerjaan, perpindahan segmen kepesertaan, hingga hasil pendataan desil kesejahteraan.
”Selama saya menjabat di sini per tanggal 28 Oktober belum ada keluhan. Tapi kami sedang mengupayakan bantuan dari data keluhan yang sebelumnya sudah masuk,” imbuhnya.
Arif menambahkan, pihak kelurahan bertugas membantu pencatatan dan komunikasi administrasi.
Sedangkan proses verifikasi serta penentuan kelayakan menjadi kewenangan dinsos. Dalam proses pengaktifan kembali, warga perlu melewati beberapa tahap verifikasi.
Umumnya memakan waktu tiga hari. ”Kalau untuk bantuan itu memang butuh waktu karena ada penilaian tersendiri dari pihak dinsos.
Tetapi kalau hanya non-aktif saja kemungkinan tidak selama itu,” tambahnya. Dia menyebut, pihak kelurahan tetap berupaya mengomunikasikan setiap kendala kepada perangkat daerah terkait agar warga memperoleh kejelasan mengenai status kepesertaan BPJS-nya. (mel/nj3/by)
Editor : Bayu Mulya Putra