MALANG, RADAR MALANG - Di tengah geliat modernitas dan kemudahan akses transportasi, ada satu hal yang masih belum sepenuhnya terselesaikan yakni rasa aman bagi perempuan di ruang publik. Bukan sekadar soal kenyamanan, melainkan kebutuhan mendasar yang berkaitan langsung dengan hak untuk bergerak tanpa rasa takut.
Realitas di Indonesia menunjukkan bahwa ruang publik belum sepenuhnya inklusif. Data dari SIMFONI-PPA mencatat lebih dari 28 ribu kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2025, dengan ribuan korban terdampak langsung. Yang lebih mengkhawatirkan, fasilitas umum, termasuk transportasi menjadi salah satu lokasi paling rawan.
Baca Juga: Lirik Lagu 'Erika' HMT ITB Tuai Kecaman, Dinilai Memuat Unsur Pelecehan Seksual
Dalam konteks transportasi, fenomena ini semakin jelas. Komnas Perempuan mencatat adanya laporan kekerasan seksual di transportasi umum dalam beberapa tahun terakhir, dengan puluhan kasus terjadi hanya dalam satu tahun operasional layanan kereta dan stasiun . Bahkan, survei nasional menunjukkan hampir setengah responden pernah mengalami pelecehan seksual di transportasi umum. Angka ini bukan sekadar statistik, ia adalah cerminan pengalaman sehari-hari yang kerap diabaikan.
Di sinilah konsep gendered space menjadi relevan. Ruang publik, termasuk transportasi, tidak selalu netral. Ia dibentuk oleh relasi kuasa dan norma sosial yang sering kali menempatkan perempuan dalam posisi rentan. Ketika perempuan harus terus waspada, memilih tempat duduk, menghindari jam tertentu, atau bahkan menahan diri untuk tidak bepergian, maka mobilitas mereka secara tidak langsung dibatasi.
Baca Juga: Tidak Campur Laki-laki! Ini 3 Rekomendasi Gym Khusus Wanita di Malang yang Wajib Masuk Wishlist
Layanan khusus perempuan hadir sebagai respons terhadap kondisi ini. Bukan untuk mendiskriminasi, melainkan untuk mengoreksi ketimpangan. Kereta khusus perempuan, fitur pengemudi perempuan di ojek online, hingga ruang aman di transportasi umum adalah bentuk intervensi struktural yang bertujuan menciptakan rasa aman yang sebelumnya tidak tersedia.
Pendekatan ini juga sejalan dengan teori safety by design, di mana sistem dirancang dengan mempertimbangkan potensi risiko sejak awal. Alih-alih menunggu kasus terjadi, layanan khusus berfungsi sebagai langkah preventif. Studi bahkan menunjukkan bahwa ruang khusus perempuan dapat menjadi salah satu metode efektif dalam mengurangi potensi pelecehan dibandingkan hanya mengandalkan pengawasan seperti CCTV.
Baca Juga: Miris! Puluhan Bayi di Daycare Jogja Jadi Korban Kekerasan
Namun, penting untuk dipahami bahwa layanan ini bukan solusi akhir. Ia adalah jembatan, upaya sementara menuju ruang publik yang benar-benar aman dan setara bagi semua. Tanpa perubahan budaya, penegakan hukum yang tegas, serta kesadaran kolektif, layanan khusus hanya akan menjadi tambalan dari masalah yang lebih besar.
Pada akhirnya, pertanyaannya bukan lagi “perlukah layanan khusus untuk perempuan?”, melainkan “mengapa ruang publik kita belum cukup aman tanpa itu?”. Selama jawaban atas pertanyaan kedua masih belum jelas, maka keberadaan layanan khusus bukan hanya relevan, tetapi juga mendesak.
Editor : Aditya Novrian