MALANG KOTA, RADAR MALANG – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI menyiapkan sejumlah perubahan untuk penyelenggaraan ibadah haji 2027. Salah satu fokus utama adalah memperketat syarat kesehatan calon jemaah setelah angka kematian jemaah asal Jawa Timur masih tergolong tinggi pada musim haji tahun ini.
Hal tersebut disampaikan Wamenhaj RI Dahnil Anzar Simanjuntak saat berkunjung ke Kota Malang, Jumat (12/6). Menurut dia, evaluasi pelaksanaan haji 2026 menjadi dasar untuk memperbaiki pelayanan pada musim haji berikutnya.
Meski jumlah jemaah yang meninggal dunia mengalami penurunan dibanding tahun sebelumnya, pemerintah menilai angka tersebut masih perlu ditekan. Pada musim haji 2025, jumlah jemaah asal Jawa Timur yang meninggal mencapai 104 orang. Sementara pada 2026 tercatat 65 orang.
Baca Juga: Hendak Tiba di Tanah Air, Dua Jemaah Haji Kota Malang Meninggal dalam Perjalanan
Syarat Kesehatan Akan Diperketat
Dahnil menegaskan, aspek kesehatan menjadi salah satu perhatian utama pemerintah. Ke depan, calon jemaah dengan kondisi kesehatan tertentu akan menjalani seleksi yang lebih ketat sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci.
"Karena biasanya jemaah paling membutuhkan petugas di Armuzna. Selain itu, isu istitaah kesehatan karena tingkat kematian jemaah di Jawa Timur masih tinggi," ujarnya.
Menurut dia, Kemenhaj akan memperkuat penerapan syarat istitaah kesehatan. Calon jemaah dengan indikasi demensia maupun penyakit tertentu berpotensi tidak direkomendasikan berangkat demi keselamatan mereka selama menjalankan ibadah.
"Tahun depan kami pastikan syarat-syarat kesehatan semakin ketat. Misalnya yang memiliki indikasi demensia supaya tidak berangkat. Demikian pula yang memiliki penyakit ginjal, TBC, dan penyakit tertentu lainnya," imbuhnya.
Baca Juga: Dua Wafat, 1.198 Jemaah Haji Asal Kota Malang Lainnya Sudah Kembali
Pelayanan Armuzna Jadi Catatan Penting
Selain kesehatan, evaluasi juga diarahkan pada pelayanan di kawasan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna). Dahnil menyebut kebutuhan jemaah terhadap petugas pendamping paling tinggi terjadi di lokasi tersebut.
Karena itu, pola penugasan petugas akan dievaluasi agar pelayanan lebih optimal saat puncak ibadah haji berlangsung. Pemerintah ingin memastikan distribusi petugas lebih tepat sasaran dan mampu menjawab kebutuhan jemaah di lapangan.
Tenda Mina Tipe D Dihapus
Perbaikan lain yang disiapkan pemerintah adalah penghapusan tenda Mina tipe D mulai musim haji mendatang. Kebijakan tersebut diambil sebagai bagian dari peningkatan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia.
Menurut Dahnil, penghapusan tenda tersebut diharapkan mampu memberikan kenyamanan yang lebih baik selama jemaah menjalani prosesi ibadah di Mina.
Baca Juga: Dua Jemaah Asal Kabupaten Malang Wafat di Tanah Suci, Kepulangan Haji Berlangsung Bertahap
BPIH 2027 Mulai Disusun
Di sisi lain, Kemenhaj saat ini juga mulai menyusun Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2027. Dahnil berharap tidak terjadi lonjakan biaya yang signifikan pada musim haji tahun depan.
"Kami berharap tahun depan tidak ada kenaikan yang signifikan pada dolar. Apalagi kemarin kami sudah menyesuaikan dengan kenaikan transportasi walaupun dibebankan kepada APBN," katanya.
Pemerintah, lanjut Dahnil, tengah menyusun skema pembiayaan yang lebih berkeadilan bagi jemaah sekaligus tetap menjaga keberlanjutan keuangan haji. Karena itu, berbagai evaluasi yang dilakukan saat ini tidak hanya menyasar aspek pelayanan, tetapi juga efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji di masa mendatang.
Editor : Aditya Novrian