LAWANG – Pengembang asal Kabupaten Malang turut andil dalam penyediaan 40.000 unit rumah bersubsidi di Jatim. Salah satunya PT Wizz Bangun Persada. Perusahaan yang membawahi Perumahan Lawang Park Residence 2 itu berkontribusi dalam pendirian 2.000 hunian subsidi.
Rabu lalu (1/7), Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) RI Maruarar Sirait meninjau pembangunan rumah subsidi di Lawang. Dalam peninjauan tersebut, Maruarar didampingi Direktur Utama PT Wizz Bangun Persada Afwan Syahid.
”Kami siap menyukseskan target tersebut (penyediaan rumah subsidi),” ujar Afwan di sela mendampingi Maruarar.
Dia mengungkapkan, penyediaan rumah subsidi menggunakan skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Tujuannya agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) mempunyai rumah.
Hingga kini pihaknya berhasil mendirikan sekitar 2.000 unit hunian bersubsidi. Rumah tinggal tersebut tersebar di Malang, Pasuruan, hingga Mojokerto.
”Khusus di Lawang Park Residence 2, kami menguasai lahan 5 hektare dengan kapasitas total 380 unit,” terangnya.
Saat ini, dia melanjutkan, sekitar 250-300 rumah sudah berpenghuni. Seluruh infrastruktur primer seperti jaringan listrik, distribusi air bersih, rumah ibadah (masjid), hingga pengerasan jalan lingkungan menggunakan paving block dan sudah tuntas seratus persen sebelum proses serah terima kunci.
Sementara Maruarar mengungkap bahwa perumahan tersebut layak mendapat nilai 8,5 per 10 poin. Menurutnya, kualitas bangunan dan kesiapan infrastruktur yang disediakan pengembang sudah sesuai kebutuhan perumahan.
Dia juga sempat berdialog dengan warga setempat.
“Air bersihnya bagus. Bangunan kokoh dengan dobel dinding tanpa ada tembok retak, dan area terbukti bebas banjir. Ini contoh pengembang yang bertanggung jawab,” kata Maruarar.
Dia melanjutkan, sektor perbankan juga melaporkan bahwa portofolio angsuran KPR di kawasan ini tercatat sangat lancar. Sementara sesuai instruksi Presiden Prabowo Subianto, dia melanjutkan, untuk menuntaskan backlog, biaya BPHTB dan PBG melalui program FLPP digratiskan. Kemudian uang muka juga dipotong menjadi 1 persen.
Skema pengembangannya disesuaikan secara geografis. Yakni rumah susun (rusun) untuk wilayah perkotaan padat, rumah tapak (landed house) untuk wilayah daerah, serta program bedah rumah bagi hunian yang tidak layak huni. Pemerintah daerah diminta bergerak aktif mendorong simpul-simpul demand yang tinggi ini.
Hingga kini, realisasi fisik pembangunan rumah tapak di Jatim ada di peringkat empat nasional dengan capaian 8.600 unit. Meski posisi Jatim masih di bawah Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan, potensi serapan pasar diyakini akan meledak seiring bergulirnya berbagai insentif fiskal dari pusat.(yun/dan).
Editor : Mahmudan