MALANG KOTA, RADAR MALANG – Kesalahan penentuan desil dinilai dapat membuat warga kurang mampu kehilangan akses bantuan sosial (bansos) dan jaminan kesehatan. DPRD Kota Malang menerima keluhan warga yang mengalami perubahan desil secara drastis, meski kondisi ekonominya disebut tidak mengalami perubahan signifikan.
Penentuan desil menjadi perhatian karena berpengaruh terhadap penerima sejumlah program pemerintah. Untuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), misalnya, penerima harus masuk kelompok desil tertentu. Sementara kepesertaan bantuan iuran BPJS Kesehatan juga berkaitan dengan pemeringkatan kondisi sosial ekonomi tersebut.
Perubahan Desil Bisa Berdampak pada Bansos
Perubahan desil berpotensi memengaruhi hak warga atas sejumlah program bantuan pemerintah. Karena itu, akurasi data dan mekanisme pengajuan sanggah menjadi penting ketika hasil pemeringkatan dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Anggota Fraksi PKB DPRD Kota Malang Arief mengatakan, pihaknya menerima keluhan dari masyarakat terkait penentuan desil. Salah satu warga yang mengadu disebut sebelumnya berada di desil tiga, tetapi kemudian berubah menjadi desil enam.
Baca Juga: Dinsos Siap Verifikasi Ulang Data Desil, Masyarakat Bisa Melapor ke Kelurahan
Padahal, menurut Arief, tidak terdapat perubahan kondisi ekonomi yang signifikan pada warga tersebut. Perubahan itu justru disebut berkaitan dengan penggunaan data kependudukan untuk transaksi pembelian mobil yang dilakukan anggota keluarga lainnya.
"Warga itu mengatakan alasan perubahan desil karena KTP-nya digunakan untuk membeli mobil. Padahal, yang membeli mobil adalah saudaranya," terang Arief.
Kondisi tersebut, lanjut dia, menunjukkan pentingnya verifikasi terhadap data sebelum menentukan status sosial ekonomi seseorang. Sebab, perubahan desil dapat berimbas pada akses warga terhadap program perlindungan sosial.
Pengajuan Sanggah Perlu Difasilitasi
Warga yang merasa penentuan desilnya tidak sesuai kondisi sebenarnya masih dapat mengajukan sanggah. Arief berharap pemerintah memastikan proses tersebut dapat diakses dan ditindaklanjuti dengan verifikasi kondisi ekonomi warga di lapangan.
"Sekarang warga itu masih mengajukan sanggah. Tetapi kalau ditolak, dia tidak bisa mendapatkan BPJS dan bantuan sosial lainnya," ujarnya.
Menurut Arief, mekanisme sanggah tidak cukup hanya tersedia secara administratif. Pemerintah perlu memastikan setiap laporan warga diperiksa berdasarkan kondisi aktual sehingga kesalahan data tidak berujung pada hilangnya akses terhadap bantuan.
Terlebih, status desil menjadi salah satu acuan dalam menentukan sasaran sejumlah program pemerintah. Karena itu, pembaruan dan verifikasi data secara berkala dinilai penting agar masyarakat yang memang membutuhkan tidak terdampak akibat ketidaksesuaian data.
"Untuk itu, pemerintah harus benar-benar memfasilitasi pengajuan sanggah. Sehingga penilaian kondisi ekonomi warga bisa sesuai dengan kenyataan," tandasnya.
Persoalan tersebut menjadi perhatian karena perubahan status sosial ekonomi dalam data pemerintah tidak hanya menyangkut administrasi. Bagi warga berpenghasilan rendah, perubahan desil dapat berpengaruh langsung terhadap keberlanjutan akses terhadap program bantuan dan perlindungan sosial.