Tol Malang-Kepanjen, seperti diketahui diusulkan oleh PT PP (Pembangunan Perumahan). Mengacu Perpres (Peraturan Presiden) Nomor 80 Tahun 2019, pengerjaan fisik tol harusnya dimulai tahun ini.
”Di pusat ini (Kementerian PUPR, Red) masih belum final pembahasan nilai investasinya. Sepertinya bakal molor semua ini (tahapan tol Malang-Kepanjen),” ujar Perwakilan PT PP sekaligus Direktur Teknik (Dirtek) PT Jasa Marga Pandaan-Malang (JPM) Siswantono kemarin (2/8).
Menurut Siswantono, masih banyak tahapan yang harus dilalui sebelum mulai pengerjaan fisik. Yakni menuntaskan feasibility study atau studi kelayakan. Setelah itu, dilanjutkan rencana pembangunan.
Mulai dari penghitungan nilai investasi yang meliputi biaya konstruksi hingga anggaran pembebasan lahan dan perkiraan pengembalian modal investasi. ”Sekarang ini FS (feasibility study) saja belum rampung,” kata pria yang hobi bersepeda itu.
Dia pun memperkirakan, ada pembengkakakn nilai investasi proyek tol Malang-Kepanjen.
”Setahu saya, semuanya (biaya pembangunan, Red) akan ditanggung oleh investor,” kata pria asli Kota Batu itu.
Dalam pengerjaan proyek tol, Siswantono mengatakan, biaya yang dikeluarkan tidak hanya untuk pengerjaan infrastruktur jalan. Tapi juga pembebasan lahan. Berdasarkan pengalaman dia ketika menggarap proyek tol, rata-rata pembebasan lahannya ditanggung oleh pemerintah daerah (pemda) setempat.
Termasuk proyek tol Malang-Pandaan (Mapan), investor hanya mengeluarkan biaya untuk pengerjaan infrastruktur. Misalnya ruas jalan, penerangan jalan umum (PJU), hingga sarana dan prasarana lainnya. Sementara pembebasan lahannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang yang wilayahnya dilintasi proyek tol Mapan.
Tapi dalam proyek tol Malang-Kepanjen ini, Siswantono menduga biaya pembebasan lahan juga akan dibebankan kepada investor. ”Kami berharap pemkab membantu pembebasan lahannya,” kata Siswantono.
Lantas berapa biaya pembangunan tol Malang-Kepanjen? Siswantono memperkirakan ada pembengkakan sekitar 50 persen. Tapi itu jika investor benar-benar dibebani pembebasan lahan. Jika sebelumnya disiapkan Rp 5,7 triliun hingga Rp 6 triliun, kini diperkirakan bakal membengkak menjadi Rp 8 triliun hingga Rp 9 triliun.
”Kalau investasi awal (biaya konstruksi) Rp 6 triliun, berarti pembebasan lahannya membutuhkan dana sekitar Rp 3 triliun,” paparnya.
Pewarta: Farik Fajarwati
Editor: Indra M Editor : Mufarendra