MALANG RAYA - Semakin banyak kasus perceraian, semakin banyak pula pundi-pundi uang yang masuk ke Pengadilan Agama (PA) dan kas negara.
Sepanjang 2022 lalu, tercatat ada pendapatan Rp 11,7 miliar dari perkara perceraian di Malang raya. Itu berasal dari biaya panjar perkara untuk 9.156 perceraian.
Mayoritas pendapatan negara itu berasal dari Kabupaten Malang. Sebab di sana lah jumlah perceraian tertinggi di Malang raya.
Dari data yang dihimpun Jawa Pos Radar Malang, diketahui bila sepanjang 2021 lalu ada tambahan pendapatan Rp 12,5 miliar dari perkara perceraian di Malang raya.
Sementara dari bulan Januari tahun ini, tercatat sudah ada Rp 1,5 miliar pendapatan dari panjar biaya perkara cerai.
Mayoritas masih disumbang Kabupaten Malang, dengan Rp 1,1 miliar. Sisanya Rp 383 juta dari Kota Malang dan Kota Batu.
Baca juga : 52 Korban KDRT Pilih Perceraian.
Untuk diketahui, besaran biaya panjar yang ditetapkan berbeda-beda. Itu disesuaikan dengan jarak rumah pemohon dengan kantor PA.
Contohnya dengan PA Kelas IA Malang. Semakin dekat jarak rumah pemohon dengan kantor, semakin murah biaya panjar yang ditetapkan.
Itulah mengapa biaya panjar itu dibedakan dalam beberapa radius. Ketua PA Kelas IA Malang Misbah mengatakan, dari empat besaran biaya panjar itu, kebanyakan pemohon masuk dalam radius 3.
Itu artinya, mayoritas pemohon perkara cerai dikenai biaya panjar sesuai nominal yang ditetapkan dalam radius 3. ”Misalnya pemohon berdomisili di Kecamatan Blimbing, itu bisa masuk radius satu,” kata dia.
Misbah juga menyebut bila biaya panjar yang ditetapkan untuk perkara cerai pun berbeda antara cerai gugat dengan cerai talak. Biaya panjar cerai gugat sedikit lebih ringan jika dibandingkan dengan cerai talak.
Itu juga atas pertimbangan siapa yang akan membayar biaya panjar. Misbah mengatakan, cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri mengharuskan pihak perempuan yang membayar biaya panjar.
Begitu pula sebaliknya. (Bersambung ke halaman selanjutnya)
Cerai talak atau cerai yang diajukan oleh pihak suami, otomatis yang harus membayar biaya panjar adalah pihak laki-laki. ”Intinya pemohon lah yang harus membayar biaya panjar itu,” tambahnya.
Misbah menjelaskan, biaya tersebut juga bisa jadi lebih murah atau lebih mahal daripada besaran yang telah ditetapkan pada setiap radius.
Namun itu bergantung pada cepat atau tidaknya perkara cerai bisa diputus. Dalam biaya panjar, tiap radius itu terhitung tiga kali persidangan atau pemanggilan untuk cerai gugat.
Sementara, untuk cerai talak, ada empat kali persidangan atau pemanggilan. Misalnya, cerai gugat itu bisa diputuskan hanya dengan dua persidangan saja.
Otomatis pengadilan agama harus mengembalikan sisa biaya panjarnya. Begitu juga sebaliknya.
"Jika dalam tiga persidangan tidak bisa diputuskan dalam cerai gugat, otomatis akan ditambah proses persidangan lagi. Tentu kami akan menarik biaya tambahan juga,” papar dia.
Baca Juga : Judi Online Jadi Pemicu Perceraian.
Misbah menambahkan, tidak semua biaya panjar yang dibayarkan pemohon itu akan digunakan sebagai dana operasional selama proses persidangan.
Namun, juga ada dana yang disetorkan ke negara sebagai pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Misalnya biaya pendaftaran dalam setiap perkara cerai senilai Rp 30 ribu.
Sedangkan, untuk PNBP-nya senilai Rp 40 ribu. ”PNBP itu dibayarkan pemohon dan termohon masing-masing dua kali,” imbuhnya.
Misbah juga menyampaikan bila selama ini perkara perceraian masih didominasi permasalahan ekonomi.
Mirisnya, kebanyakan pasangan yang bercerai mempunyai usia pernikahan seumur jagung. ”Kebanyakan ya masih di bawah 5 sampai 10 tahun usia pernikahannya,” kata dia.
Di Kabupaten Malang, sempat ada wacana untuk menaikkan biaya panjar perkara cerai. Itu bermula dari upaya untuk menekan angka perceraian di Kabupaten Malang. (Bersambung ke halaman selanjutnya)
Namun, wacana itu sepertinya sulit terealisasi. Jika dinaikkan biayanya, mungkin itu bisa mengurangi angka perceraian.
"Tapi, untuk biaya pemanggilan dan pemberitahuan, Se Jawa Timur itu sama (biayanya). Jadi, sepertinya susah untuk menaikkan biaya tersebut,” kata M. Khairul, Humas PA Kabupaten Malang, kemarin.
Sejauh ini, Khairul menyebut bila biaya perkara perceraian di Kabupaten Malang sudah lebih tinggi dibandingkan dengan daerah lainnya di Jawa Timur.
”Seperti di Tulungagung, Kabupaten Malang masih lebih tinggi biayanya,” kata dia.
Meski biaya perkara cerai di Kabupaten Malang lebih mahal, angka perceraian di sana tetap tinggi. Itu bisa dilihat dari rekapitulasi perkara di tiga tahun terakhir.
Di tahun 2021, total ada 7.179 perkara cerai yang diputus. Sementara di 2022 lalu, total ada 6.705 perkara yang diputus PA Kabupaten Malang. (Bersambung ke halaman selanjutnya)
Sementara di bulan Januari 2023 ini, total sudah ada 921 perkara yang diurus PA Kabupaten Malang. Mayoritas perkara itu berasal dari cerai gugat, atau cerai yang diajukan oleh pihak istri.
Berbeda dengan di PA Kelas IA Malang, biaya panjar perkara untuk cerai gugat dan cerai talak tak berbeda jauh.
Praktis hanya untuk radius 1, atau yang dekat dengan kantor PA Kabupaten Malang saja yang berbeda. Sisanya, mulai radius 2 sampai radius 4, biaya panjarnya sama.
Meski begitu, sama seperti di Kota Malang dan Kota Batu, besaran biaya juga ditentukan lamanya proses perceraian. (dre/nif/by) Editor : Yudistira Satya Wira Wicaksana