Fathoni Prakarsa Nanda• Rabu, 5 Maret 2025 | 18:10 WIB
Grafik dari data penanganan anak yang tidak sekolah di Malang Raya. (BAGAS/RADAR MALANG)
Banyak Program Intervensi, Problem Belum Tuntas
MALANG RAYA – Problem klasik anak tidak sekolah (ATS) masih belum lepas dari Malang Raya.
Tahun ini jumlahnya mencapai 15.938 anak.
Terbanyak berada di Kabupaten Malang yang tercatat 11.907 anak.
Di susul Kota Malang sebanyak 3.406 anak dan Kota Batu 692 anak.
Jumlah itu merupakan hasil pendataan dari Kementerian Pendidikan RI.
Grafik data penanganan anak tidak sekolah di Malang Raya. (BAGAS/RADAR MALANG)
Selanjutnya, pemerintah daerah (pemda) diminta melakukan verifikasi ulang untuk memastikan kondisi di lapangan.
Verifikasi itu menjadi dasar dalam melakukan intervensi pengentasan problem anak tidak sekolah.
Di Kota Malang, data pemerintah pusat per September 2024 menunjukkan adanya 5.534 anak tidak sekolah.
Pemkot Malang langsung melakukan intervensi, tersisa 3.406 ATS pada Januari 2025.
Itu artinya, selama empat bulan ada pengurangan 2.128 ATS.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana menerangkan, kunci pengurangan ATS secara signifikan adalah verifikasi dan pendataan.
Setelah mendapat data dari pusat, pemkot gencar melakukan verifikasi langsung ke rumah ATS.
Dari hasil pendataan itu, di temui tiga jenis ATS.
Yakni belum pernah sekolah, putus sekolah, dan tidak melanjutkan sekolah.
Setelah mengetahui jenis ATS, pemkot menanyakan alasan yang membuat mereka tidak mengenyam pendidikan.
”Kami melakukan penanganan berdasarkan masalah tersebut. Misalnya ada alasan tidak punya uang, mereka akan mendapatkan sekolah gratis di lembaga nonformal,” jelas Jana.
Dari data terakhir 3.406 ATS, jumlah yang sudah terverifikasi 1.165 anak.
Sedangkan yang belum terverifikasi 2.281 anak.
Verifikasi dilakukan disdikbud bersama pihak kelurahan.
Tapi, hingga kini belum semua kelurahan melaporkan hasil verifikasi.
Sebagian masih berlangsung sampai target zero ATS tercapai.
Jana menambahkan, pengurangan 2.128 hingga bulan lalu mendapatkan apresiasi pemerintah pusat.
Itu karena Kota Malang termasuk wilayah yang paling cepat dalam melakukan pengentasan.
”Kami menjadi rujukan dari berbagai daerah terkait pengurangan ATS. Bahkan diminta membuat buku tentang cara atau strategi detail pengurangan agar bisa dipelajari daerah lain,” tutur pria kelahiran Bantul itu.
Dia menambahkan, ada satu peran penting yang dibutuhkan dalam pengurangan angka ATS.
Yakni lingkungan terdekat atau keluarga.
Dorongan terkuat berasal dari lingkungan terdekat, sementara Pemkot Malang hanya bisa memfasilitasi.
”Kalau kami selalu menganjurkan boleh bekerja, tapi sekolah harus jalan terus. Kan ada sekolah nonformal, jadi tidak boleh ditinggalkan,” ungkap Jana.
Orang Tua Asuh
PR terbesar berada di tangan Pemkab Malang.
Sebab, hasil verifikasi Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Malang per 11 November 2024 menunjukkan ada 11.907 anak jenjang SD dan SMP yang tidak sekolah.
Penyebabnya bermacam-macam.
Siswa drop out (DO) untuk jenjang SD/MI mencapai 936 anak dan jenjang SMP/MTs sebanyak 3.318 anak.
Sedangkan siswa kategori Lulus Tidak Melanjutkan (LTM) SD/MI sebanyak 2.076 dan SMP/MTs sebanyak 5.477 anak.
”Paling banyak ada di daerah daerah pelosok. Salah satunya Sumbermanjing Wetan,” ujar Kepala Disdik Kabupaten Malang Suwadji.
Berbagai upaya dilakukan oleh pemkab untuk menurunkan jumlah ATS.
Misalnya program orang tua asuh untuk ATS yang terkendala masalah ekonomi.
Untuk ATS karena trauma perundungan, orang tua asuh juga bisa membantu memberi pembinaan.
”Ada juga ada program beasiswa Rp 200 ribu per tahun per siswa untuk 200 siswa,”te rang Suwadji.
Beasiswa itu di berikan kepada siswa yang DO maupun LTM agar bisa sekolah lagi.
Sifatnya merupakan stimulan, sehingga tidak diberikan terus menerus sampai lulus.
Penerima beasiswa harus memenuhi kriteria tertentu.
Di antaranya, anak DO atau LTM harus tercantum di dasbor ATS Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) RI.
Kemudian anak dari keluarga kurang mampu yang mempunyai keinginan untuk kembali bersekolah atau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
”Untuk anak yang usianya masih bisa bersekolah formal akan diarahkan masuk ke sekolah formal. Kalau usianya sudah melebihi, maka diarah kan masuk ke pendidikan kesetaraan. Bisa paket A, paket B, maupun paket C,” kata mantan Camat Kepanjen itu.
Program lainnya adalah bantuan sosial (bansos) bagi siswa siswi yang berasal dari keluarga prasejahtera.
Tahun ini, per siswa memperoleh Rp 500 ribu per tahun untuk 5.100 anak.
Total alokasi anggaran untuk bansos siswa miskin mencapai Rp 2,55 miliar.
Dana bansos itu berasal dari APBD 2025 Kabupaten Malang.
Sengaja dialokasikan oleh Pemkab Malang sebagai pendamping Program Indonesia Pintar (PIP) dari pemerintah pusat.
”Kami berharap berbagai program yang sudah berjalan bisa menurunkan jumlah ATS serendah mungkin. Tahun lalu 9.000 anak sudah kembali bersekolah,” pungkasnya.
Beasiswa Studi Lanjutan
Kota Batu juga belum lepas dari problem ATS, meski jumlahnya tinggal 625 anak.
Terdiri dari 252 siswa kategori DO dan 373 kategori LTM.
Paling banyak berdomisili di Keca matan Batu.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu M. Chori menjelaskan, di Kecamatan Batu terdapat 225 siswa DO dan 165 siswa LTM.
Sedangkan di Kecamatan Bumiaji terdata 145 siswa DO dan 125 siswa LTM.
Paling sedikit di Kecamatan Junrejo, yakni 117 siswa DO dan 83 siswa LTM.
Chori menegaskan bahwa seluruh sekolah negeri di Kota Batu sudah gratis.
Artinya, tidak perlu ada alasan kesulitan biaya dalam menuntaskan pendidikan dasar.
Bahkan Pemkot Batu memberikan beasiswa bagi siswa yang tidak mampu dan ingin melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.
Di antaranya bantuan pendidikan tidak mampu sebesar Rp 5 juta per tahun.
Kemudian bantuan pendidikan prestasi sebesar Rp 4 juta per tahun.
Pemkot Batu bahkan memberikan fasilitas penuh kepada setiap sekolah untuk menyediakan ekstrakurikuler.
Seluruh biayanya ditangani langsung oleh APBD termasuk keperluan ekstrakurikuler dan honorarium guru.
Siswa juga telah difasilitasi dengan 65 angkutan pelajar (apel) gratis yang menjangkau seluruh wilayah.
Sehingga tidak ada lagi alasan kesulitan untuk menjangkau sekolah karena terkendala jarak.
”Dengan berbagai program itu, kami yakin dapat menekan ATS di Kota Batu,” jelas Chori.
Kepala Bidang Pembinaan SD Kota Batu Daud Andoko menambahkan, upaya lain yang dilakukan berupa fasilitas langsung pelayanan pembelajaran.
Misalnya, siswa yang tidak ingin menempuh studi di bangku sekolah diarahkan ke Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).
”Di seluruh kecamatan sudah kami sedia kan dan itu gratis,” jelasnya. (adk/yun/ori/fat)
