Malang - Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat di Jawa Timur menjadi perhatian serius. Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Puguh Wiji Pamungkas, menyoroti kondisi ini dan mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur segera mengambil langkah konkret guna mengurangi dampaknya terhadap ekonomi dan stabilitas sosial.
"Sepanjang 2024, menurut data Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jatim, sebanyak 8.394 pekerja dari 21 kabupaten/kota mengalami PHK. Bahkan, Jawa Timur berada di posisi kelima nasional dalam jumlah PHK terbanyak tahun lalu," ungkap Puguh pada Jumat (7/3/2025).
Selain itu, data dari Kementerian Ketenagakerjaan mengindikasikan bahwa sekitar 60 perusahaan di Jawa Timur berencana melakukan PHK dalam waktu dekat. Jika dibiarkan tanpa intervensi, kondisi ini dapat memicu lonjakan pengangguran dan berpotensi meningkatkan permasalahan sosial di daerah.
“Kita tidak ingin Jawa Timur menghadapi krisis tenaga kerja yang berujung pada peningkatan masalah sosial. Oleh karena itu, Pemprov Jatim harus segera bertindak,” tegasnya.
Puguh juga menyoroti ketimpangan antara visi "Gerbang Baru Nusantara" yang diusung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim—yang menekankan peningkatan investasi dan penciptaan lapangan kerja—dengan realitas di lapangan yang justru menunjukkan peningkatan ancaman PHK.
“Ini menjadi ironi. Pemerintah daerah mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi di saat yang sama banyak perusahaan justru berencana melakukan PHK. Situasi ini harus mendapat perhatian serius,” ujarnya.
Sebagai solusi, Puguh mendorong Pemprov Jatim melalui Disnakertrans untuk segera mengambil langkah mitigasi guna mengantisipasi dampak PHK. Ia menekankan pentingnya kebijakan konkret yang tidak hanya bersifat preventif tetapi juga mampu memberikan solusi nyata bagi pekerja yang terdampak.
“Sesuai dengan program quick win yang dicanangkan gubernur, kebijakan yang diterapkan harus mampu menjawab tantangan PHK ini. Pemprov juga perlu menyiapkan langkah taktis apabila gelombang PHK tidak dapat dicegah, mengingat kondisi industri saat ini sedang mengalami tekanan berat,” jelasnya.
Dengan kebijakan yang tepat dan respons cepat, Puguh berharap Pemprov Jatim dapat melindungi pekerja dari ancaman PHK sekaligus menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Editor : Indra Andi