Jenjang SD dan SMP Masih Sulit Dekati 100 Persen
MALANG RAYA – Angka Partisipasi Murni (APM) jenjang SD di Malang Raya sudah mendekati 100 persen.
Artinya, hampir semua pelajar SD bersekolah pada usia yang tepat.
Yang masih menjadi persoalan adalah APM untuk jenjang SMP.
Baca Juga: Terapkan Larangan Menikah kepada Warga Putus Sekolah
Di Kota Malang dan Kabupaten Malang, angkanya justru di bawah 90 persen.
Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), APM jenjang SD maupun SMP di Kota Malang mengalami penurunan selama tiga tahun terakhir (selengkapnya baca grafis).
Bahkan, tahun ini APM jenjang SMP berada di angka 83 persen.
Penyebabnya adalah fenomena anak putus sekolah.
Berdasar data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang pada Oktober 2024, jumlah angka putus sekolah mencapai 5.655 anak.
Baca Juga: Bulan Depan Pemkab Malang Mulai Bangun Sekolah Rakyat
Namun pada Mei tahun ini terjadi penurunan menjadi 1.900 anak.
Untuk mengatasi masalah tersebut, disdikbud sudah membentuk Satgas Anak Tidak Sekolah.
Dari hasil penelusuran satgas, kebanyakan anak yang putus sekolah memilih untuk bekerja atau berkeluarga.
”Kami juga sudah mendorong agar mereka mengikuti Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM). Namun, kebanyakan sudah merasa berada di zona nyaman,” kata Kepala Disdikbud Kota Malang Suwarjana.
Kepala Bidang Pendidikan Dasar Disdikbud Kota Malang Muflikh Adhim menambahkan, berbagai upaya akan terus dilakukan untuk mendorong peningkatan APM.
Salah satunya melalui program sekolah rakyat.
Program sekolah gratis dan menyediakan asrama itu menyasar anak-anak kurang mampu.
”Dalam sekolah rakyat, kami mengoptimalkan aset pemkot. Yakni Kampus Poltekom dan Rusunawa Tlogowaru,” terang Adhim.
Adhim menambahkan, jika ada anak-anak yang kesulitan biaya sekolah, pemerintah juga sudah menyediakan bantuan pendidikan.
Mulai dari Bosda, beasiswa, hingga pemberian seragam gratis.
”Lewat upaya-upaya ini, kami berharap bisa meningkatkan partisipasi masyarakat untuk bersekolah,” tandasnya.
Baca Juga: Pemerintah Berupaya Merealisasikan Pembangunan 200 Sekolah Rakyat Sepanjang Tahun 2025
Jenjang SD Kabupaten Sentuh 100 Persen
Sementara itu, APM di Kabupaten Malang mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir.
Tak hanya di jenjang SD, tapi juga jenjang SMP.
Bahkan, untuk jenjang SD tahun ini menyentuh 100 persen.
Untuk jenjang SMP angkanya masih di bawah 90 persen.
Tahun ini terdata 87,99 persen.
Meningkat dibanding tahun lalu yang berada di angka 87,22 persen.
”Data APM ini memang tidak bisa 100 persen ideal karena ada beberapa siswa yang usianya tidak sesuai jenjang sekolah,” ujar Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Suwadji.
Artinya, ada beberapa siswa yang masuk sekolah terlalu dini, terlambat, bahkan tinggal kelas.
Termasuk siswa yang belajar di pendidikan nonformal dengan usia yang beragam.
Kepala Bidang SMP Disdik Kabupaten Malang Nurul Mardiyanto menyebut beberapa penyebab terhambatnya APM jenjang SMP.
Mayoritas karena tingkat kesadaran tentang pendidikan yang rendah.
Kondisi itu didukung maraknya pernikahan usia dini.
Yang terakhir adalah faktor ekonomi.
Tiga hal tersebut paling banyak menjadi alasan anak setingkat SMP memilih tidak bersekolah.
Baca Juga: Pengajar untuk Sekolah Rakyat Ditunjuk Pusat, Seleksi dan Penugasannya Dilakukan Kemendikdasmen RI
”Dampak dari teknologi juga sangat berpengaruh,” ujar Nurul.
Dia menggambarkan saat ini siswa lebih suka bermain game atau melihat YouTube.
Kegiatan membaca dan menulis minim dilakukan kecuali disuruh oleh guru di dalam kelas.
Menurutnya, kecanduan ponsel sangat menurunkan minat belajar siswa.
Akibatnya, banyak anak seusia SMP yang tidak melanjutkan pendidikan karena malas belajar.
Selain itu, banyak anak usia SMP yang mulai terseret pergaulan bebas.
“Beberapa juga berani tidak lanjut SMP karena menganggap pendidikan tidak menjamin bisa dapat pekerjaan,” lanjut Nurul.
Karena keterbatasan ekonomi orang tua, anak-anak pun harus sudah ikut bekerja.
Tekanan tersebut membuat orientasi pikiran anak bukan lagi tentang belajar, namun tentang uang.
Berbagai usaha untuk menaikkan APM tetap dilakukan oleh Disdik.
Mulai dari saber ATS (sapu bersih Anak Tidak Sekolah), penyediaan paket kesetaraan jenjang sekolah, hingga menyediakan beasiswa bagi masyarakat miskin.
Kepala Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS) SMP Swasta Manan Supriadi menjelaskan, saat ini syarat bekerja di pabrik semakin mudah.
Khususnya di pabrik rokok.
Baca Juga: Program Sekolah Rakyat di Malang Raya Beda Start
Saat perekrutan tidak memperhatikan ijazah, bahkan sering kali lulusan SD sudah diterima.
”Akibatnya, kepedulian masyarakat terhadap pendidikan anak kurang,” ujar Manan.
Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa sangat penting dalam memberantas anak-anak yang tidak sekolah.
Sebab, merekalah yang tahu betul kondisi masyarakat di lapangan.
Kota Batu Lebih Merata
Dengan luas wilayah paling kecil, APM Kota Batu bisa lebih merata.
Baik di jenjang SD maupun SMP sudah di atas 99 persen.
Bahkan, jenjang SMP yang sempat anjlok ke angka 86,85 pada 2023 lalu berhasil diangkat menjadi 99,24 persen pada tahun ini.
Jumlah anak usia SD di Kota Batu tahun ini mencapai 16.482 anak.
Sedangkan jenjang SMP sebanyak 17.424 anak.
Dengan APM tahun ini yang mencapai 99,98 persen, berarti terdapat 16.479 anak yang menempuh pendidikan jenjang SD.
Sementara APM jenjang SMP sebesar 99,24 persen atau berkisar 17.292 anak yang duduk di bangku SMP.
Baca Juga: Verifikasi 7.000 Calon Siswa Sekolah Rakyat di Malang
Kepala Dinas Pendidikan Kota Batu M. Chori mengatakan, upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Batu dalam menggenjot mutu pendidikan terus dilakukan.
Itu terbukti dari capaian APM jenjang SMP yang berhasil naik drastis setelah sebelumnya sempat anjlok tahun 2023 lalu.
”Kami tetap gencarkan untuk wajib belajar 12 tahun,” ungkapnya.
Chori tidak memungkiri jika ada beberapa anak yang memutuskan untuk tidak sekolah dengan berbagai alasan.
Seperti drop out (DO) atau memang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
”Tapi saya kira angka saat ini juga sudah menunjukkan capaian yang positif,” ujarnya.
Baca Juga: Hari Ini Presentasi Persiapan Sekolah Rakyat untuk Kota Malang di Jakarta
Apalagi kini banyak program baru yang diluncurkan untuk memotivasi anak menempuh pendidikan tinggi.
Termasuk di antaranya sekolah rakyat yang juga disediakan untuk jenjang SMP.
Di bagian lain, Wakil Ketua DPRD Kota Batu Ludi Tanarto meminta pemkot mengkaji ulang permasalahan belum penuhnya angka partisipasi pendidikan.
Sebab, tidak semua anak putus sekolah disebabkan masalah biaya.
“Bisa juga karena kultur dan lingkungan,” terangnya.
Dengan pemetaan problem awal, pemkot akan bisa merumuskan strategi yang tepat untuk menanggulangi masalah tersebut.
Siswa yang terkendala biaya akan diberikan beasiswa.
Sementara jika masalah disebabkan karena kultur, solusinya adalah edukasi tentang pentingnya pendidikan.
“Dengan begitu, problem bisa diatasi dan alokasi APBD tepat seusai porsi,” tandasnya. (mel/aff/ori/fat)
Editor : A. Nugroho