RADAR MALANG - Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa secara mengejutkan mengaku "kecolongan" terkait pengadaan puluhan ribu unit motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Menanggapi hal tersebut, Menkeu langsung mengambil langkah tegas dengan menghentikan alokasi anggaran untuk pengadaan kendaraan operasional tersebut di sisa tahun 2025.
Baca Juga: Terkuak! PBB Bongkar Penyebab Gugurnya 3 Prajurit TNI di Lebanon
Pernyataan ini muncul setelah foto ribuan motor listrik berlogo BGN viral di media sosial dan memicu spekulasi publik mengenai urgensi penggunaannya.
Purbaya menegaskan bahwa prioritas anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) seharusnya difokuskan pada penyediaan makanan bagi rakyat, bukan pengadaan kendaraan operasional yang memakan biaya besar.
"Saya enggak tahu, harganya lumayan banget itu. Begitu tahu, langsung kita potong (anggarannya)," tegas Purbaya saat ditemui di Istana Kepresidenan, Rabu (8/4/2026).
Baca Juga: Beli Gas Melon Pakai Scan Mata? DPR Usulkan Cara Unik Cegah Penimbun Gas Melon
Menkeu mengungkapkan bahwa total unit yang sempat terbayar melalui alokasi tahun lalu mencapai sekitar 21.800 unit.
Namun, ia memastikan tidak akan ada lagi tambahan anggaran untuk pembelian serupa di periode mendatang. Ia bahkan menyarankan agar mitra program MBG menggunakan keuntungan mereka untuk mencicil kendaraan secara mandiri jika memang dibutuhkan.
Baca Juga: Gempar! Seruan Gulingkan Kepemimpinan Prabowo, Istana Berikan Jawaban Menohok
Di sisi lain, Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan pembelaan terkait pengadaan ini.
Ia menyatakan bahwa 21.801 unit motor listrik tersebut sangat vital untuk menunjang operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), terutama dalam menjangkau desa-desa dengan akses geografis yang sulit.
Baca Juga: Diskopindag Kota Malang Siapkan Digitalisasi Manajemen Pasar
Dadan juga membantah kabar yang menyebut harga per unit motor tersebut mencapai Rp58 juta. "Harga pasaran itu Rp52 juta, tapi kita beli kalau enggak salah Rp42 juta. Jadi kita dapat harga di bawah pasaran," klaim Dadan.
Menurut Dadan, motor-motor tersebut bukan diperuntukkan bagi pejabat, melainkan untuk personel operasional di lapangan.
Meskipun anggaran tahun ini telah dihentikan oleh Kemenkeu, BGN memastikan unit yang sudah terlanjur dipesan akan tetap didistribusikan ke daerah-daerah yang membutuhkan sesuai perencanaan awal 2025.
Editor : Aditya Novrian